Proyek senilai Rp 6 Milyar itu diduga kuat di kerjakan pihak rekanan tidak sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Menurut informasi yang berhasil didapat media ini, Kamis 21 Juni 2018, pembangunan proyek tersebut merupakan program nasional (Pronas) dari pemerintah pusat, yang bersumber dari dana APBN tahun 2015.

Menurut Sektaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Aceh Timur Mahyudin, didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Persampahan Faisal Riza, saat di temui media ini di ruang kerjanya Kamis 21 Juni 2018, mengatakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tersebut di kerjakan oleh pihak Satker PUPR Provinsi Aceh pada akhir tahun 2015.

Lebih lanjut menambahkan, "memang proyek itu sudah di serahkan ke pemerintah daerah, namun tidak bisa di Fungsikan karena tidak cukup fasilitas, di tambah lagi dengan kondisi proyek yang tidak mendukung, "pungkasnya.(Muhammad Abubakar).