TEMBILAHAN, RIAUKontraS.Com - Menanggapi pidato pengantar Bupati Tentang RAPBD tahun anggaran 2018 pada paripurna ke 9 masa sidang III yang digelar beberapa waktu lalu, seluruh fraksi DPRD Inhil memberikan tanggapan, saran dan masukan.

Tanggapan fraksi terhadap pidato pengantar Bupati dilakukan pada rapat paripurna ke 9, senin (20/11/217) malam, yang dipimpin oleh wakil ketua DPRD Inhil H Marianto, didampingi ketua DPRD Inhil H Dani M Nursalam, para wakil ketua DPRD, serta dihadiri Sekretaris Daerah H Said Syarifuddin.

Terhadap pidato pengantar Bupati tersebut, beberapa fraksi menyampaikan usul, saran, pendapat, kritik, dukungan dan masukan. Seperti yang disampaikan fraksi partai Demokrat yang disampaikan oleh Muslim.

Rencana Program Prioritas Pertama, yaitu Bidang Pendidikan, pemerintah diharapkan memperhatikan kondisi riil, masih banyak sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai, tidak Iayak Pemberian bea siswa kepada penduduk kurang mampu atau bea siswa kepada siswa berprestasi yang pada akhir-akhir ini banyak mendapat kritik dari masyarakat, bahkan pemerintah daerah dituding tidak punya perhatian terhadap dunia pendidikan. Hal itu perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Rencana Program Prioritas Kedua, yaitu Bidang Kesehatan, Permasalahan pemeraataan tenaga kesehatan, dokter spesialis, dokter umum dan tenaga medis lainnya diharapkan dapat direalisasikan di samping peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit harus ditingkatkan kualitasnya dengan melaksanakan akreditasi.

“Jaminan ketersediaan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat, Perlu juga diperhatikan agar tenaga kesehatan dipastikan berada di tempat tugas sehingga dapat melayani masyarakat secara maksimal,” jelasnya.

Sementara itu dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sampaikan oleh Herwanissitas, menyoroti masih sangat lemah Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak dasar masyarakat kabupaten Indragiri hilir tentang catatan administrasi kependudukan terutama e-ktp yang belum sepenuhnya terdata secara baik.

“Dan masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak memiliki E-KTP, khususnya masyarakat dipedesaan, agar dapat menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Daerah khususnya OPD terkait, agar hal ini tidak menimbulkan masalah dan kegaduhan, mengingat ditahun 2018 dan 2019 adalah tahun politik karena akan dilaksanakan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Mohon Tanggapan ?,” tanyanya.(adv/dprd)