TEMBILAHAN, RIAUKontraS.Com - Terkait pernyataan Fraksi PKB Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang disampaikan oleh Edy Gunawan tentang alokasi anggaran penyelamatan kebun kelapa masyarakat yang minim yakni Rp 4 Miliyar.

Atas pernyataan Fraksi PKB tersebut, Ketua pansus perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Indragiri Hilir 2013-2018 M Yusuf Said, mempertanyakan sumber yang jelas, kenapa Edy menyebutkan pemerintah daerah tidak mendukung penyelamatan kebun kelapa masyarakat.

"Kita tentu mempertanyakan. Karena saya sebagai ketua Pansus saja pegang data tidak seperti itu dalam perubahan RPJMD," kata Yusuf.

Apalagi perubahan RPJMD yang dikemas dalam Rancangan Perda (Ranperda) Indragiri Hilir kini sudah diketuk dan sah menjadi Peraturan Daerah (Perda). Terlebih, dalam pengambilan kesepakatan yang dilakukan dalam sidang Paripurna, kemarin Rabu (20/9/2017), tak ada satupun fraksi yang melakukan aksi walk out (WO).

"Sepanjang paripurna pengesahan Perda kemarin semuanya secara mufakat dan bulat, mengatakan setuju dengan perubahan RPJMD Inhil," jelas Yusuf menambahkan.

Sebelumnya, Edy mengkritik adanya kebijakan perubahan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 terkait alokasi dana penyelamatan perkebunan kelapa masyarakat berkurang hingga hanya bernilai Rp 4 Miliar.

Menurutnya, kebijakan Pemkab Inhil terhadap rancangan APBD 2018 tak sesuai dengan tagline Pemkab Inhil pada Festival Kelapa Internasional 2017 lalu, Negeri Hamparan Kelapa Terluas di Dunia.

“Saya tidaklah ingin menyebut tanggapan bupati atas pemandangan umum Fraksi PKB ngawur. Tetapi yang jelas, tanggapan itu belum menjawab apa yang kita pertanyakan,” ujar Edy Gunawan.

Padahal dalam pengesahannya, Pembangunan Tanggul dan perbaikan saluran yang dilaksanakan oleh Alat kecamatan di targetkan alokasi anggaran ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kecamatan adalah sebesar Rp10,965 Miliar untuk sepanjang lebih kurang 510 Km dengan asumsi setiap alat 30 km pertahun.

"Anggaran tersebut baru dialokasikan untuk perbaikan tanggul untuk setiap kecamatan. Sedangkan masih ada OPD maupun program lainnya, seperti program replanting, pintu air, normalisasi kanal, hingga bantuan bibit," jelas Yusuf. (Adv)