JAKARTA , RIAUKontraS.com- Sejumlah anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Koperasi dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, Selasa (23/5/2017).

Tujuan kunjungan kerja tersebut untuk mengetahui kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk mengendalikan harga harga bahan pokok sembako dan pangan pertanian lainnya dalam menghadapi bulan suci ramadhan yang tinggal beberapa hari lagi.

Hasil dari kunjungn tersebut nantinya akan menjadi referensi bagi Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir dalam malakukan pengendalian harga bahan pokok sembako di negeri berjuluk seribu parit tersebut.

Disampaikan Wakil Ketua Komosi II DPRD Inhil, Edi Gunawan, Dinas Koperasi dan Perdagangan DKI Jakarta dalam mengendalikan harga sembako diregulasi dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD) yang lansung bertindak sebagai distributor stok bahan semboko yang dijual kepasar pasar DKI.

“Sehingga Provinsi DKI Jakarta sangat mudah dalam mengendalikan harga,” Ujar Edi Gunawan yang akrab disapa Asun itu kepada awak media.

Ditambahakan Asun,  dalam melakukan operasi pasar, Pemprov DKI melibatkan semua unsur sepreti TNI dan Polri sebagai penyidik apabila ditemukan unsur permainan perdagangan yang tidak sehat yang berakibat melambungnya harga bahan sembako.

Untuk di kabupaten Indragiri Hilir, dikatan Asun saat ini belum memiliki bentuk Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD) yang bisa lansung bertindak sebagai distributor stok bahan semboko.

“Karena kita Pemkab inhil belum memilki BUMD, maka satu-satunya cara harus melakulan operasi pasar dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait,” pungkas anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. (Adv)