www.riaukontras.com
| Kapolri Larangan Mudik Hari Raya Idul Fitiri 1442 H, Upaya Tepat Mengantisipasi Lonjakan Covid-19 | | Ketum Senkom Mitra Polri Audiensi Perpanjangan MoU dengan Basarnas | | Sosok Kartini Muda Masa Kini Kuatan Singingi | | Wakapolres Rohil Cek Pos PPKM Mikro dan Serahkan Sembako ke Warga Positif Covid-19 | | DPW SPI Propinsi Riau Berikan Mandat Kepada Pengurus DPC SPI Kabupaten Pelalawan | | Mohon Diri Kepada Segenap Masyarakat Pelalawan, Memasuki Masa Purna Tugas
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Kamis, 22 April 2021
 
Provinsi Aceh
HPN 9 Februari Atau 13 Desember, Siapa yang Monopoli Sejarah ???
Editor: Muhammad Abubakar | Selasa, 09-02-2021 - 13:08:25 WIB


TERKAIT:
 
  • HPN 9 Februari Atau 13 Desember, Siapa yang Monopoli Sejarah ???
  •  

    Oleh: Muhammad Abubakar /Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online Provinsi Aceh
    Pers Indonesia sudah ada sejak lahirnya kantor berita ANTARA pada 13 Desember 1937 dimasa perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya Pers Indonesia sudah berumur 94 tahun. Lalu bagai mana Hari Pers Nasional (HPN) yang di peringati sekarang, yang jatuh pada tanggal 9 Februari.

    Kalau dilihat dari sejarah 9 Februari bukanlah hari pers nasional, melainkan hari lahir nya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada tahun 1946 yang ditetapkan oleh Presiden kedua Republik Indonesia Suharto pada tahun 1985.

    Berbicara Pers kita lansung teringat kepada Belanda, karena kata barasal dari bahasa Belanda.

    Dilihat dari kata media massa, "media adalah bagian komunikasi antara manusia (human communication) dalam arti, media merupakan saluran atau sarana untuk memperluas jangkauan proses penyampaian pesan antar manusia.

    "Indonesia lebih cocok disebut hari media massa dari pada menggunakan kata Pers yang berasal dari bahasa Belanda. 

    Sedangkan Undang undang Pers lahir dimasa pemerintahan kedua Republik Indonesia Soeharto, melalui UU no 11 tahun 1966. Kemudian Soeharto melakukan revisi menjadi UU no 21 tahun 1982, melalui Peraturan Pemerintah (PP).

    Ketua Dewan Pers Muhammad Yunus Yosfiah yang juga Menteri Penerangan Republik Indonesia kala itu, membali melakukan revisi yang kedua kalinya menjadi Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pokok pers. 

    Lahirnya UU nomor 40 tahun 1999 harus diakui Pers Indonesia sedah terlepas dari belenggu pemerintah. Target kemerdekaan Pers melalui UU nomor 40 tahun 1999 belum seutuhnya Pers Indonesia merdeka karena masih terdapat pasal-pasal yang tercecer.

    Targetnya belum tuntas, malah menjadi persoalan baru. Salah satu poin yang masih menjadi ancaman bagi kemerdekaan Pers di Indonesia yaitu tentang perlindungan terhadap wartawan.

    "Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pokok Pers masih berseberangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam melindungi wartawan, sehingga tidak sedikit wartawan yang terancam di bui jeruji besi lantaran berita yang dia tulis.

    Dalam UU nomor 40 tahun 1999 tidak tidak dibahas tentang pencemaran nama baik dan fitnah, pasal inilah yang salah satunya dianggap tercecer yang sangat merugikan kuli tinta. 

    Padahal Undang-undang Pers khusus (lex specialis), namun dalam UU nomor 40 tahun 1999 sendiri tidak pernah menyebutnya bersifat khusus. "Artinya Undang-undang pokok Pers masih banyak bolong yang sangat merugikan perusahaan Pers dan wartawan. 

    "Mau tidak mau, revisi adalah jalan terbaik untuk menyelamatkan perusahaan Pers dan wartawan. 

    Walaupun sudah ada kode etik jurnalistik, etika dan hukum masih bercampur baur, hal itu sangat merugikan wartawan dan perusahaan Pers di Indonesia.

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)


     
    Berita Lainnya :
  • HPN 9 Februari Atau 13 Desember, Siapa yang Monopoli Sejarah ???
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    3 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    4 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    5 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    6 Kasmarni Terima Gratifikasi Rp 23,6 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis Non Aktif
    7 Diduga Kades dan Perangkat Desa Pungut BLT-DD di Kuansing Mendapat Sorotan FPII Kuansing
    8 Bupati Nias Barat Diduga Terima Uang Fee Proyek
    Na'aso Daely Tuding Wabub Lebih Tau Tentang Video, Khenoki Waruwu: Na,aso itu Manusia Konyol
    9 Dua Tahun Sudah Tersangka
    LSM Minta Polda Riau Jelaskan Alasan Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Belum Ditahan
    10 Mayat Siswi SMP Diduga Korban Pemerkosaan Ditemukan Setengah Bugil di Riau
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2021 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved