www.riaukontras.com
| Sayuti, Warga Marpoyan Damai Ribut dengan Dishub, Berujung Tembok Penutup Jalan | | Pasca Kebakaran 2014 Silam, Gerai Lapak Pangker Resmi Kembali di Fungsikan | | Bupati Siak, Alfedri Sambut Baik Investor di Siak | | Ketua TP PKK Siak, Rasidah Alfedri, Serahkan Sembako Kepada Warga Kurang Mampu | | Peringati Harlah Ke-61, PMII Rohil Gelar Pembagian Takjil Gratis | | Tidak Manusiawi, Peti Mati Berisi Jenazah Dari PT.RSS Diangkut Pakai Dump Truck Reot
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Minggu, 18 April 2021
 
PERLAMBAT PROGRAM PSR PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO
Anggota Komisi IV DPR Anggota Komisi IV DPR RI, Akan Pertanyakan Gubernur Riau Soal Kadistan Kuansin
Editor: Indra | Selasa, 25-08-2020 - 10:57:43 WIB


TERKAIT:
 
  • Anggota Komisi IV DPR Anggota Komisi IV DPR RI, Akan Pertanyakan Gubernur Riau Soal Kadistan Kuansin
  •  

    Jakarta, RIAUkontras.com -- Problem dan adanya hambatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Riau akibat ulah birokrasi Kepala Dinas Pertanian Kuansing Riau Ir Emmerson, ditanggapi oleh Anggota Komisi IV DPR RI bidang Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Darori Wonodipuro.

    Usai rapat Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara DPRD RI Jakarta Senin (24/8/2020) didampingi anggota Komisi IV lainnya Charles Meikyansah, Darori menegaskan agar petani yang merasa dirugikan atas kebijakan Kepala Dinas Pertanian Kuansing Riau itu agar membuat laporan resmi tertulis yang ditujukan ke Ketua Komisi IV DPR RI.

    "Nanti Komisi IV DPR RI, akan menindaklanjuti laporan itu, melaporkan hal tersebut ke Gubernur Riau," kata Darori.

    Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, Perkebunan, dan peternakan Darori Wonodipuro dan Charles Meikyansah yang ditemui usai rapat Komisi IV di Gedung Nusantara DPR RI mengatakan jika ada kendala dalam pelaksanaan PSR di Riau silakan buat laporan ditujukan ke Ketua Komisi IV DPR RI. Nanti akan ditindaklanjuti ke Gubernur Riau.

    "Komisi IV DPR RI juga akan membantu petani dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi pertanian, perkebunan dan PSR serta peternakan di Provinsi Riau. Jadi pokoknya bikin saja proposalnya tujukan ke Ketua Komisi IV DPR RI, nanti akan dibantu," kata Darori didampingi Charles Meikyansah, Senin (24/8/2020).

    Seperti diberitakan sejumlah media, program PSR di Procinsi Riau mendapat banyak hambatan. Terutama birokrasi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak sesuai dengan peraturan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

    Seperti di Kabupaten Kuansing Riau, Kepala Dinas Pertaniannya membuat sendiri format pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPP) yang diketahui kepala dinas. Padahal sudah ditunjuknya petugas pendamping melalui SK resmi. Apalagi kepala dinas mengetahui saat ketua KUD mau pencairan uang di bank. Ada apa kepentingan kepala dinas di sini?

    Dinas Pertanian Kuansing tak mau mengikuti petunjuk BPDPKS. Padahal pihak BPDPKS Pusat di Jakarta yang dibentuk oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani atas instruksi Presiden Joko Widodo sudah membuat format pemeriksaan yang mempermudah petani melaksanakan program PSR.

    Koordinator Koalisi Pembela Petani Indonesia, Ir Aznil Fajri mendatangi anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro dan Charles Meikyansah usai Komisi IV itu rapat di Gedung Nusantara DPR RI Senin (24/8/2020). Kehadiran Aznil disambut Darori didampingi Charles.

    Dalam pertemuan tersebut Aznil menyampaikan sejumlah temuannya terkait program Peremajaan Sawit Rakyat yang berlangsung beberapa tahun terakhir. 

    Menurutnya, dari informasi yang dihimpunnya di lapangan terdapat sejumlah permasalahan yang menyebabkan program PSR tersebut tidak berjalan maksimal, di antaranya banyak petani yang ternyata tidak mengetahui adanya program andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut. Dan aparat sipil negara (ASN) memperlambandan menghambat percepatan program PSR.

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)


     
    Berita Lainnya :
  • Anggota Komisi IV DPR Anggota Komisi IV DPR RI, Akan Pertanyakan Gubernur Riau Soal Kadistan Kuansin
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    3 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    4 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    5 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    6 Kasmarni Terima Gratifikasi Rp 23,6 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis Non Aktif
    7 Diduga Kades dan Perangkat Desa Pungut BLT-DD di Kuansing Mendapat Sorotan FPII Kuansing
    8 Bupati Nias Barat Diduga Terima Uang Fee Proyek
    Na'aso Daely Tuding Wabub Lebih Tau Tentang Video, Khenoki Waruwu: Na,aso itu Manusia Konyol
    9 Dua Tahun Sudah Tersangka
    LSM Minta Polda Riau Jelaskan Alasan Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Belum Ditahan
    10 Mayat Siswi SMP Diduga Korban Pemerkosaan Ditemukan Setengah Bugil di Riau
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2021 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved