PEKANBARU, Riaukontras.com - DPRD Riau melakukan rapat tertutup dalam pembahasan perencanaan anggaran APBD Riau 2021. Padahal, keterbukaan anggaran akan meningkatkan kepercayaan publik. Apalagi, keterbukaan soal anggaran wajib hukumnya sesuai PP 45 tahun 2017 tentang partisipasi publik dan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) untuk seluruh tahapan proses perencanaan dan penganggaran.

Berdasarkan pantauan awak media Riaukontras.com, Komisi-komisi DPRD Riau Komisi I sampai dengan Komisi V melakukan pembahasan perencanaan APBD Riau 2021, Rabu dan Kamis (11-12/11/2020). Rapat-rapat seluruh komisi-komisi dilakukan secara tertutup.

Staf Komisi V DPRD Riau menyatakan sesuai dengan perintah Ketua Komisi V DPRD Riau Eddy A.M.Yatim karena rapat membahas anggaran dengan OPD Pemprov Riau.

"Wartawan tidak boleh masuk, itu kata ketua karena rapat ini membahas anggaran," tegas Staf Komisi V DPRD Riau.

Kemudian, Ketua Komisi V DPRD Riau Eddy A.M.Yatim mempertegas rapat tertutup membahas anggaran namun tidak menjelaskan dasar kenapa tertutup. Malahan, Politisi Demokrat ini melempar kewenangan ke Kabag Persidangan dan produk Hukum DPRD Riau.

"Iya, (rapat) tertutup tanya aja sama orang Kabag Persidangan," ujar Eddy dengan nada dengan kesal hanya menongolkan kepalanya dari ruang rapat ke ruang staf Komisi V DPRD Riau, Kamis (12/11/2020).

Pada itu juga Kabag Persidangan dan produk Hukum DPRD Riau, Samto, S.STP, MSi ketika dikonfirmasi menjelaskan, sesuai dengan tata tertib (tatib) DPRD  Riau untuk rapat-rapat menjadi kewenangan kesepakatan atau pimpinan komisi.

"Jadi, sesuai tatib seperti itu kalau ditanya sama saya. Kalau begitu Ketua komisinya kurang paham tatibnya,"ujarnya.

Senada dengan Samto, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Riau Ma'mun Solihin menjelaskan, sesuai tata tertib DPRD Riau terkait rapat rapat komisi itu tergantung kepada pimpinan komisi.

"Jadi, bagusnya tanya sama ketua komisi yang berwenang. Tertutup kan bisa saja menyangkut nama orang, kalau anggaran itu kan memang harus terbuka,"tegas Ma'mun.

Begitu juga dengan Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto menyatakan pelaksanaan rapat rapat komisi merupakan kewenangan pimpinan ketua komisi untuk menentukan rapat apakah dilakukan secara terbuka atau tertutup.

"Jadi, saya tidak bisa intervensi karena itu kewenangan ketua komisi," ujarnya.

Dalam hal ini awak media riaukontras.com mencoba mengkonfirmasi kepada Kasubag Humas DPRD Provinsi Riau Raja Faisal, S.Sos terkait DPRD Provinsi Riau melakukan rapat tertutup dalam pembahasan perencanaan anggaran APBD 2021 belum bisa menjelaskan sampai berita ini terbit.

(Tim)