Bintan, Riaukontras.Com - Perwakilan nelayan provinsi kepulauan Riau melalui  Lembaga kelautan dan perikanan (LKPI) provinsi kepulauan Riau menyerukan agar kapal penangkap ikan Cantrang yang beroperasi zona laut kepril berhenti beroperasi untuk mengambil ikan dizona laut provinsi kepulauan Riau serta bagaimana pemerintah pusat agar mengevaluasi kembali' kebijakan atas pemberian izin kapal Catrang beroperasi di kawasan laut Kepri

Ini yang dikatakan oleh Lambaila, selaku perwakilan nelayan bubu yang ada di Kabupaten Bintan juga tergabung di lembaga kelautan dan perikananan provinsi Ketika ditemu awak media di pasar KUD kijang senin,31/8/20.

Ada lebih kurang seratus nelayan Bintan yang hadir didalam pertemuan ini untuk membahas tentang keluhan serta menyampaikan aspirasi kepada lembaga kelautan dan perikanan provinsi Kepri untuk disampikan kepada pemerintah daerah dan pusat, yang mana sejak beroperasi nya kapal Catrang dilautan Kepri tangkapan nelayan tradisional tidak sesuai pada mestinya, akibatnya nelayan banyak tidak melaut karena kapal Catrang udah banyak menimbulkan masalah seperti rusaknya ekosistem dan biota laut.sehingga hasil tangkapan nelayan tradisional berupa ikan kian merosot atau berkurang apalagi alat tangkap nelayan tradisional berupa bubu,Rawai,dan pancing banyak yang hilang dan rusak mengakibatkan nelayan tradisional banyak menderita kerugian berupa materil ratusan juta rupiah bahkan mencapai miliran rupiah. Ucapnya.

Untuk mendapatkan atau membuat satu alat tangkap sepeti bubu,nelayan merogoh kocek nya dengan nilai rupiah berkisar Rp 700.000(tujuh ratus ribu rupiah).bayangkan saja jika satu nelayan memiliki seratus bubu dan dikalikan dengan jumlah nelayan yang ada di Kepri ini seperti nelayan Natuna,Anambas, kabupaten Pastinya mereka udah tidak dapat melaut lagi karena dana untuk untuk membeli peralatan tangkap ikan tidak bisa lagi didapat dari laut hal hasil nelayan diambang kebangkrutan.

Sebelumnya para nelayan tradisional melalui perwakilannya serta lembaga kelautan dan perikanan  provinsi Kepri telah melakukan konsultasi dan konsolidasi kepada institusi terkait seperti  SDKP provinsi Kepri selaku pengawas perikanan di provinsi Kepri dan juga telah bertemu kepada Wakil ketua DPRD Kepri Dr Tengku aprizal.dalam membahas tentang yang menjadi keluhan nelayan tradisional selama ini yang diakibatkan kapal nelayan Catrang yang telah membuat resah masyarakat nelayan yang ada di provinsi kepri.

Lambaila berharap kepada pemerintah kabupaten Bintan, pemerintah provinsi serta pemerintah pusat agar dapat menanggapi atas keluhan para nelayan dan mengevaluasi apa yang menjadi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat kepada nasip nelayan tradisional yang ada di daerah ini.tutupnya.

M zen