NIAS BARAT, RIAUKontraS.com  - Berkunjung Tim biro perencanaan kejaksaan agung RI dan sekretariat kabinet RI serta kajari gunungsitoli, di kabupaten nias barat, memantau lokasi yg lebih tepat di bangun kantor kejaksaan di kabupaten nias barat, kedatangan mereka  disambut baik bupati nias barat  Faduhusi Daely, S.Pd dan Sekda Nias Barat Prof. Dr. Fakhili Gulo serta segenap pimpinan OPD lingkup pemkab. Nias Barat; dalam rangka rencana Pembentukan Kejaksaan Negeri Nias Barat- Rabu, 12 Pebruari 2020. Yang di laksanakan ruang afo bappeda nias barat

Dalam rangka sambutan Kepala Bagian Ortala Biro Cana Kejagung RI Ibu Eko Siwi Iriyani, SH  menjelaskan," tujuan kunjungan yakni melihat secara langsung kelayakan usulan Pembentukan Kejaksaan Negeri di Kabupaten Nias Barat, dari 514 Kabupaten/ Kota se-Indonesia, hanya 433 Kab/ Kota yang sudah dibentuk Kejaksaan Negeri dan masih 81 Kab/Kota lagi masih belum, pembentukan Kejaksaan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang undang nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia, kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri dibentuk dengan keputusan presiden atas usul jaksa agung." Tuturnya.

Dalam sambutan Kabid polhukam dan aparatur negara Troeno Marayoga, SH., LLM menyatakan," lokasi kejaksaan negeri harus berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota dan harus benar-benar bebas dari konflik yang dibuktikan dengan surat hibah sehingga bisa di sertifikat oleh pihak kejaksaan, sebaiknya juga penegak hukum yang lain memang harus mesti ada, seperti Polres, dan pengadilan negeri, sedangkan proses pembentukan organisasi kejaksaan tentu akan disesuaikan SDM yang ada di kejagung dan anggaran yang tersedia.

Dalam sambutan Bupati nias barat Faduhusi Daeli, S.Pd menjelaskan," gambaran birokrasi dan infrastruktur penghubung yang sudah bisa terkoneksi disetiap kecamatan dan desa, selama ini pemerintah kabupaten nias barat selalu tercipta koordinasi dengan lembaga penegak hukum, dan tingkatan keseriusan pemerintah kabupaten nias barat menyambut pembentukan kejaksan negeri di nias barat, dengan menyiapkan dana sebesar 1-1,5 Miliar untuk dapat diklaim dalam APBD tahun 2021, di harapkan pemerintah pusat bahwa pulau Nias terdiri dari empat kabupaten dan satu kota, secara khusus kabupaten nias barat tergolong daerah 3T (tertinggal, terluar dan terdepan) yang memiliki potensi SDA yang begitu banyak, dan kerinduan kami adalah bagaimana supaya Pemerintah pusat bertindak adil buat kami dengan kabupaten/kota lainnya, jangan hanya Papua dan daerah2 lain yang diperhatikan, tetapi kami rindu dan sangat berharap perhatian khusus dari Bapak Presiden  yang telah menetapkan pulau nias sebagai daerah pengembangan wisata bahari dan perikanan." Sambutnya

Saat di konfirmasi wartawan di tempat rencana di alokasikan kantor kejaksaan negeri nias barat kepada kejagung," ini tidak layak disini di bangun kantor kejaksaan karena jauh dari kota kabupaten, seharusnya dekat dengan perkantoran bupati atau di lokasi lahomi." Katanya

lanjut di konfirmasi tentang himbauan kepada pemerintah kabupaten nias  tentang permasalahan yg telah di laporkan selama ini," itu bukan bagian saya, jadi saya hanya memantau lokasi yang layak untuk pertapakan kantor kejaksaan nias barat, kalau tentang itu, ini ibu kejaksaan negeri gunung sitoli." Jelasnya. (Yasaro Gulo).