www.riaukontras.com
| Jam-Pidmil Kejagung Sosialisasi Nota Kesepahaman Kejaksaan RI dan TNI | | ST. Burhanuddin Resmikan Gedung Baru Kejari Pali, Kejari Muara Enim dan Kunjungan ke Kejari Prabumul | | Puspenkum Kejagung Gelar Penerangan Hukum Mengenai Pencegahan TPPO dan Korupsi pada Ketenagakerjaan | | Diduga Tak Pernah Ngantor, Desak Lurah Pergam Kembalikan Uang ADTK Sebesar Rp 64 Juta Rupiah | | Kajati Akmal Abbas Ikuti Verlap dari TPI Dipimpin Inspektur IV JAM WAS Kejagung RI | | LSM Temperak Minta Dirjen Bea Cukai Lakukan Evaluasi Terhadap Kinerja Bea Cukai Bengkalis
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 8 Mei 2024
 
LAM-R Dumai Minta Kepada Presiden Jokowi, Keterwakilan Masyarakat Adat Menjadi Menteri
Editor: | Minggu, 07-07-2019 - 18:48:47 WIB


TERKAIT:
   
 

DUMAI - Terkait munculnya beberapa nama Calon Menteri Kabinet Jokowi - KH.Ma'ruf Amin 2019-2024, diantaranya, Aktifis 98 Said Junaidi Rizaldi, dan Lukman Edi.

Terkait hal ini, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Dumai, menyampaikan permintaan secara terbuka agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin kiranya berkenan mendudukkan dari keterwakilan Masyarakat Adat sebagai salah satu Menterinya.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umun Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai, Datuk Seri Syarudin Husin kepada awak media, pada saat Penabalan Gelar Adat Datuk Seri Setia Amanah Gubernur Riau dan Timbalan Setia Amanah Wakil Gubernur pada Sabtu (6/07/2019) di Balai Adat LAM Riau Provinsi.

"Kite berharap agar Pak Jokowi berkenan menempatkan Tokoh Adat sebagai keterwakilan Masyarakat Adat untuk menjadi Menteri pada Kabinet 2019-2024 yaitu Datuk Seri Drs. Syahril Abu Bakar Msi. Hal ini dimaksudkan, agar persoalan Masyarakat Adat yang saat ini cukup banyak dapat terselesaikan jika yang menjadi Menteri adalah orang yang memang ahli pada bidang itu," ucap Ketua LAM-R Dumai.

Menurut Ketua LAM-R Dumai ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sepak terjang Datuk Seri Syahril Abu Bakar sudah pada tingkat Nasional, selama ini beliau senantiasa memperjuangkan Hak Masyarakat Adat baik itu Tanah Adat, Tanah Ulayat termasuk hutan Adat maupun perjuangan Blok Rokan serta upaya DBH Migas maupun DBH atas Eksport CPO yang saat ini diekport melalui Pelabuhan Dumai, jadi apabila beliau menjadi Menteri pada kabinet Pak Jokowi pada priode ini, kami yakin dapat membantu dan meringankan kerja kabinet Pak Jokowi pada masa mendatang.

"Untuk itu, kami sebagai masyarakat adat yakin ketika melihat rekam jejak serta pendidikan dan pengalaman Datuk Seri Syahril Abu Bakar, beliau mumpuni untuk Jabatan setingkat Menteri. Semoga harapan kami dapat diterima oleh Pak Presiden," ujar Datok Seri Syarudin Husin.

Lanjutnya,"Selama ini, yang kami ketahui, bahwa selama beberapa Pemimpin Negara Indonesia ini, belum pernah memberi kesempatan kepada Tokoh Adat Riau untuk menjadi Menteri. Maka dari itu dimasa Pak Jokowi inilah kami berharap keterwakilan masyarakat adat dapat menduduki Menteri." tandas Ketua LAM-R Dumai.



Press Release: LAM-R Kota Dumai.

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 081261018886 / 085278502555
via EMAIL: riaukontras@gmail.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


 
Berita Lainnya :
  • LAM-R Dumai Minta Kepada Presiden Jokowi, Keterwakilan Masyarakat Adat Menjadi Menteri
  •  
    Komentar Anda :

     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 "MEMORI" Dari Sisilah Marga Gea
    3 Diberitakan Tentang Dugaan VC Sex, Oknum PNS MW di Nias Mencoba Intimidasi dan Melaporkan Wartawan
    4 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    5 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    6 Kembali Diamanahkan sebagai Pj Walikota Pekanbaru, ini Program Prioritas yang Sukses Dijalankan
    7 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    8 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    9 Menelisik Geliat Prostitusi Online Kota Duri, Antara Sindikat Prostitusi dan Penipuan
    10 Kasmarni Terima Gratifikasi Rp 23,6 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis Non Aktif
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Perilaku Perusahan Pers | Visi-Misi | Tentang Kami | Info Iklan
    © 2015-2022 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved