PEKANBARU, RIAUKontraS.com - Baru saja seumuran jagung, proses pelaksanaan pekerjaan Dam/bahu jalan beton pada kegiatan Pengaspalan Hotmix Jalan Rajah Panjang yang berlokasi di Kecamatan Rumbai Pesisir sudah terdapat keretakan dibeberapa titik, padahal nominal anggarannya boleh dikatakan sangat luar biasa yakni mencapai 14 Miliyar.

Sepantasnya pula, hal ini menjadi tanda tanya besar oleh sebagian kalangan masyarakat, juga lembaga swadaya yang tugas pokoknya menjadi sosial control dalam mengawasi jalannya pembangunan yang bebas dari korupsi khususnya di Kota Pekanbaru.

Seperti yang diungkapkan Ketua Umum Pepara-RI, Martin panggilan akrabnya, yang juga merupakan Pimpinan Redaksi salah satu Media Online, terkait dam/bahu jalan pada proyek pengaspalan di Kecamatan Rumbai Pesisir yang diduga kadar/standar beton yang digunakan tidak sesuai dengan spek/bestek.

"Pekerjaan Dam/bahu jalan beton yang baru saja seumuran jagung yang dikerjakan rekanan kontraktor adanya keretakan, wajar saja kan proyek ini perlu dipertanyakan, karna kekwatiran kita agar pekerjaan tersebut tidak roboh," jelas martin usai sarapan pagi di Star City Jalan Sudirman, Rabu (11/07/2018) pagi.

"Kita bersama tim juga sudah turun kelapangan, adanya volume ketebalan bahu beton yang sudah dilaksanakan dilapangan bervariasi, ini bisa sajakan kita menduga-duga penyebab dari keretakan, namun bisa juga ada indikasi manipulasi volume, ataupun karna yang lainnya" tambah martin.

Masih Martin, permasalahannya bukan sampai disitu saja, Ketua Umum di Lembaga Pepara-RI yang lagi gencar menyorot pembagunan di beberapa Daerah ini, juga mempertanyakan terkait dana pemeliharaan terhadap suatu pekerjaan.

"Sudahlah, nominal dana pemeliharaannya bukan lagi menjadi rahasia umum, harapan kita tentunya dana pemeliharaan itu semestinya dipergunakan, agar pihak Dinas Khususnya Dinas PUPR Kota Pekanbaru bisa mengawasi pihak kontraktor, agar profesional dalam menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing" tegas martin.

Diujung pembicaraannya, Martin menyampaikan kekesalannya terhadap Dinas PUPR, yang sudah dua kali menyurati namun belum juga ada tanggapan. Menurut pengakuan salah satu pegawai di bagian umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), surat tersebut sudah di posisikan di ruangan kabid.

"Semoga saja permasalahan ini didengar oleh Wali Kota Kita di Pekanbaru ini, karna dari lembaga yang resmi sudah kedua kali nya kita menyurati pihak Dinas PUPR Pekanbaru" tutupnya.

Untuk akurasi pemberitaan yang disajikan ke khayalal umum awak media ini datangi kantor Dinas PUPR Pekanbaru melalui, Akmaluddin, ST (Kabid Bina Marga) untuk konfirmasi, Selasa (10/07/18). Sangat disayangkan tidak mendapat penjelasan (Akmaludin_red) tidak berada diruang kerjanya. Begitu juga telfon genggamnya saat dihubungi tidak aktif hingga berita ini diterbitkan. (sos/Gea)