Seperti diketahui sebelumnya, pengadaan tanah yang dibeli dari warga Desa Seuneubok Drien dan Seneubok Meureudu, diduga sarat dengan "Grativikasi Jabatan" selaku Camat Kecamatan Idi Tunoeng. Pengadaan lahan untuk kepentingan publik sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 148 Tahun 2015 tentang perubahan keempat Perpres Nomor 71 tahun 2012.

Sesuai dengan pasal 11 ayat (1,2) dan hal itu tidak di penuhi oleh oknum camat. Selain tidak di lakukan perencanaan yang matang, sesuai dengan pasal 41 ayat (2) dalam Perpres tersebut, pembebasan lahan yang dilakukan oleh oknum camat terkesan sarat kepentingan. Bahkan pengerjaan proyek tersebut, menurut camat dilakukan tanpa perencanaan.

Selain itu, pembebasan lahan yang dilakukan tidak mengikuti mekanisme yang ada, seperti tidak adanya tim pembenasan lahan yang di bentuk oleh pemerintah daerah, dan juga tidak melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan musyawarah dengan masyarakat sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Pada awal komfirmasinya dengan media ini, Kamis 21/06/2018, Camat Kecamatan Idi Tunoeng Boyhaqi, mengatakan dirinya melakukan pembayaran harga tanah milik masyarakat, dengan uang pribadi bupati, "ini di bayar dulu dengan uang pribadi bapak bupati, karena dananya belum dianggarkan, nanti pada tahun 2019 baru dianggarkan, "jelasnya.

Proyek tersebut juga dikatan tidak ada perencanaan sebelumnya, saya melakukan pembebasan dan pembayaran atas perintah bapak, setelah kita bebaskan, "nanti akan menjadi aset Pemda yang tidak digunakan untuk jalur sungai, "kata Boyhaqi.

Namun setelah berita tayang di media ini dengan judul;

Awas!!! Ada Camat di Aceh Timur Bakal Jadi Tuan Tanah

http://m.riaukontras.com read-9224-2018-06-21-awas-ada-camat-di-aceh-timur-bakal-jadi-tuan-tanah.html

Camat Idi Tunoeng itu, mulai memgeluarkan pernyataan yang berbeda, alias plin plan. 

Sementara Camat Kecamatan Idi Tunoeng, Kabupaten Aceh Timur Boyhaqi, saat ditemui kembali di Indatu Kopi Idi Rayeuk, Jum'at 22/06/2018, menyebutkan merasa heran dengan termuatnya berita tentang dirinya menjadi tuan tanah, saat di klarifikasi ulang tentang sumber anggaran yang digunakan untuk pembayaran pembebasan lahan, mengatakan tidak tau ngomong, "tidak tau ngomong, "jelas Boyhaqi.

"Lebih lanjut mengatakan dirinya tidak ada berkeinginan untuk merugikan masyarakat, "saya tidak mencari keuntungan, dengan spotanitas demi untuk masyarakat, tidak ada teringat yang lain lain, teringat ini, teringat itu "sebut Boyhaqi.

"Tanah itu dibeli oleh seseorang berinisial PN, Kata Boyhaqi lagi, "waktu ditelpon oleh bupati saya terkejut. Jadi begini lanjut Boyhaqi, "tolong dibantu saya agar membuat berita yang baik, sama sama kita bangun daerah, itu tanah PN yang beli. Untuk kedepan saya tidak tau, karena tanah tersebut di beli pribadi.

Mengingat judul berita "Jadi Tuan Tanah" kan merasa sedikit, yang pertama sekali saya orang daerah setempat, kita sama sama orang setempat, sama sama kita perbaiki, surat jual beli atas nama PN, saya yang tanda tangan, uang milik PN, "beber Boyhaqi.

Kita beli dengan cara sukarela tidak ada paksaan, tanah itu dibeli untuk pribadi, dineli dari masyarakat untuk (PN-RED), bantulah saya di Gampong, ya di kecamatan, gimana kedepan hal tersebut tidak kita ketahui. Satu tahap dulu, tahap kedua kita belum tau, khusus tahap pertama untuk pemeliharaan jalan, "pungkas Boyhaqi.(Muhammad Abubakar)