Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menjawab pertanyaan wartawan, usai sidang paripurna kabinet tentang ketersediaan anggaran dan Pagu Indikatif Tahun 2018, serta Prioritas Nasional Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/4) sore.

“Maka kita harus secara hati-hati menetapkan target untuk pajak, yaitu tax ratio-nya maupun defisitnya,” kata Menkeu.

Pemerintah, lanjut Menkeu, akan berusaha untuk mendesain RAPBN 2019, dengan tetap memberikan stimulus dan support terhadap perekonomian dan perbaikan sosial, namun tidak menciptakan beban yang terlalu besar yang berdampak terhadap persepsi maupun kredibilitas APBN.

"Untuk tahun 2019, menargetkan total penerimaan negara akan meningkat, antara 7,6% hingga 13%. Sementara dari sisi belanja negara, untuk pemerintah pusat akan naik sekitar 7,3% dan untuk belanja ke daerah termasuk untuk transfer Dana Desa akan didesain ada kenaikan sekitar 8,3%.

“Itu semuanya masih di dalam hitungan pagu indikatif. Kita akan membelanjakan lebih dari Rp823 triliun kalau tidak salah untuk kementerian/lembaga (K/L). Di mana untuk program-program yang disebut prioritas oleh Bapak Presiden pendidikan, kesehatan, vokasi kemudian untuk sosial kita akan fokuskan,” terang Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, alokasi infrastruktur, terutama untuk kementerian seperti Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan akan tetap dilakukan pada level yang relatif konstan.

Namun kementerian tersebut akan melakukan berbagai macam inisiatif melalui KPPU, sehingga anggaran untuk belanja modalnya akan tetap meningkat. Sedangkan ruang fiskalnya, akan dipakai lebih banyak pada belanja sosial dan pendidikan.

Mengenai subsidi energi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, asumsi harga minyak Indonesia (ICP) akan ditingkatkan dan disesuaikan dengan realisasi yang terjadi tahun ini.

Ia menyebutkan, dari sekarang sampai dengan bulan Agustus atau Juli waktu Presiden menyampaikan Nota Keuangan dan nanti disampaikan dalam pidato, masih ada sekitar 4 bulan lagi.

“Jadi kita akan melihat perkembangan dari ICP. Tapi kemungkinan akan di atas 50, yaitu antara 58 dollar sampai 65 dolar AS,” pungkas Menkeu, (Gumilar Abdul Latif).