www.riaukontras.com
| Pj Gubri Ikuti Rakorsus Kebakaran Hutan dan Lahan 2024 | | Pj Gubri Ajak Umat Islam Sambut Ramadan dengan Penuh Suka Cita | | Pemprov Riau Riau ajukan Bantuan 6 Helikopter Water Bombing | | Pj Gubri SF Hariyanto Safari Ramadan 1445 H di Masjid Ibadah Pekanbaru | | Pj Gubri SF Hariyanto Menerima Audiensi Pengurus KONI Riau, Ini Pembahasannya | | Pemprov Riau Apresiasi Peluncuran Program Serambi 2024
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Jumat, 29 Maret 2024
 
Fraksi Demokrat Duga Sebagian Pengusaha Besar Tidak Bayar Pajak
Editor: | Rabu, 16-08-2017 - 13:56:31 WIB


TERKAIT:
   
 

TEMBILAHAN, RIAUKontraS.Com - Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, menduga banyak pengusaha dari perusahaan besar yang beroperasi di Negeri Seribu Parit ini tidak membayar pajak.

Hal ini berani ditegaskan, dikarenakan realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan keuangan daerah dari pos dana bagi hasil pajak tahun 2016 tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

''Fraksi Demokrat berpandangan bahwa patut diduga adanya kemungkinan para pengusaha dan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Inhil belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dengan baik dan benar,'' ujar juru bicara Fraksi Partai Demokrat, M Sabit Bahar saat rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Bupati Inhil tentang Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2016, Rabu (16/08/2017).

Tidak hanya menyoroti soal tidak adanya peningkatan signifikan dari dana realisasi pendapatan daerah, Fraksi Partai Demokrat juga menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD Inhil 2016 sebesar Rp132 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp 1,3 miliar, bila dibandingkan dengan realisasi PAD APBD Inhil tahun 2015 yang sebesar Rp131 miliar.

''Namunlah demikian, peningkatan tersebut hanya setara dengan peningkatan pagu anggaran yang dialokasikan kepada Badan Pendapatan Daerah yang pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp16 miliar. Sementara pada tahun 2015 hanya dianggarkan sebesar Rp15 miliar,'' jelasnya.

Sementara itu, realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada APBD Inhil 2016 sebesar Rp7 miliar.  Dikatakannya, malah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada 2015 sebesar Rp11 miliar.

Padahal pada tahun anggaran 2016, telah dilakukan penambahan penyertaan modal daerah sebesar Rp17 miliar.

''Fraksi Demokrat mengajak semua pihak untuk sama-sama bekerja keras dalam meracik kue pembangunan daerah ini, agar masyarakat dapat menikmati kue pembangunan yang lebih banyak manisnya dan bukan yang hanya bikin kenyang perasaan sebagai perwujudan tanggungjawab kita sebagai penyelenggara pemerintahan ini,'' ungkapnya.

''Ungkapan masyarakat yang mengatakan bahwa dari Pilkada ke Pilkada masyarakat tetap menderita, seperti jatuh tertimpa tangga dan dari Pemilu ke Pemilu, pilu hati rakyat, harus kita jawab dengan pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah yang lebih baik dimasa yang akan datang. Mari lanjutkan pembangunan dan evaluasi kelemahan,'' tukas M Sabit. (Adv)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 081261018886 / 085278502555
via EMAIL: riaukontras@gmail.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


 
Berita Lainnya :
  • Fraksi Demokrat Duga Sebagian Pengusaha Besar Tidak Bayar Pajak
  •  
    Komentar Anda :

     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 "MEMORI" Dari Sisilah Marga Gea
    3 Diberitakan Tentang Dugaan VC Sex, Oknum PNS MW di Nias Mencoba Intimidasi dan Melaporkan Wartawan
    4 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    5 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    6 Kembali Diamanahkan sebagai Pj Walikota Pekanbaru, ini Program Prioritas yang Sukses Dijalankan
    7 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    8 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    9 Menelisik Geliat Prostitusi Online Kota Duri, Antara Sindikat Prostitusi dan Penipuan
    10 Kasmarni Terima Gratifikasi Rp 23,6 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis Non Aktif
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Perilaku Perusahan Pers | Visi-Misi | Tentang Kami | Info Iklan
    © 2015-2022 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved