www.riaukontras.com
| Langgar Prokes, Pegunjung Suzuya Mal Lhokseumawe Dirapid Test Antigen | | Kembali Satres Narkoba Polres Bengkalis Amankan TP Narkotika Jenis Shabu Desa Pangkalan Batang | | Demi Masyarakat, Polres Bengkalis Setiap Hari Turunkan Tim Beri Himbauan Prokes di Roro Air Putih | | Sudah 2 Bulan Jalan Kantor Bupati Kampar Gelap Gulita | | Pantau Harga Kebutuhan Pokok, TNI Turun Lansung ke Pasar | | Drama Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Dana Pembangunan DIC Bengkalis Rp38 Milyar Dipertanyakan
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Selasa, 18 Mei 2021
 
Praktisi Hukum, Apul Sihombing SH MH, Penegakan Hukum dalam Kasus Karhutla Jangan Ada Tebang Pilih
Editor: | Rabu, 08-07-2020 - 13:46:56 WIB


TERKAIT:
 
  • Praktisi Hukum, Apul Sihombing SH MH, Penegakan Hukum dalam Kasus Karhutla Jangan Ada Tebang Pilih
  •  

    Pelalawan, RiauKontraS. Com - Sepekan sudah berlalu kebakaran hutan dan lahan ( karhutla ) yang di duga berada di areal konsesi PT.Arara Abadi  anak perusahaan Asia Pulp and Paper yang tergabung dalam Sinar Mas Grup, Ahad (28/6/2020) yang lalu, dimana sampai saat ini Tim gabungan masih melakukan pendinginan dan pemantauan pencegahan api hidup kembali.

    Entah siapa yang bertanggung jawab atas Karhutla tersebut, dimana sampai hari ini belum ada kejelasan dalam penindakan dan kepastian hukum.

    Terkait lambannya penanganan peristiwa karhutla ini membuat sejumlah kalangan angkat bicara, mulai dari anggota dewan, Pemerhati lingkungan juga praktisi hukum.

    Munculnya berbagai tanggapan dikarenakan, sepekan kejadian namun belum ada tindakan hukum yang jelas. Sementara berkaca dari beberapa kejadian karhutla yang menimpa beberapa perusahaan di Pelalawan, saat itu juga terlihat kasak kusuknya semua pihak turun ke lapangan.

    Apul Sihombing SH, MH seorang  pengamat hukum yang juga berprofesi sebagai Advokat, kepada awak media, Selasa (08/07/2020) berlokasi di kantor Law Firm Apul Sihombing SH MH & Partners, mengingatkan pihak Penegak hukum hendaknya harus bersikap tegas terhadap peristiwa Kebakaran Lahan dan hutan yang terjadi di Wiliayah hukum Kabupaten Pelalawan.

    "Ini mengacu kepada perintah langsung Presiden RI bapak Joko widodo saat HUT Bayangkara ke 74, agar setiap peristiwa karhutla harus diusut tuntas secara maksimal tanpa pandang bulu siapa yang terlibat" Ujarnya.

    Dalam hal ini bisa di duga PT Arara Abadi tidak mematuhi Standard Operasional Procedure, pencegahan Karhutla dan lalai, sesuai dengan Instruksi presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.32/Menlhk/Sekjen/Kim.1/3/2016, tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sehingga mengakibatkan puluhan hektar lahan gambut hangus terbakar, Terangnya.

    Lanjut Apul, terkait kejadian karhutla yang di duga terjadi di lahan konsesi PT Arara Abadi, kepada penengak hukum untuk tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum apalagi terkait persoalan kebakaran lahan dan hutan.

    " Jika memang persoalan ini tidak di gubris kita akan mengirimkan surat ke presiden Jokowi melaporkan persoalan ini " Ujar Apul Sihombing MH, yang juga ketua Bravo 5 Kabuapten Pelalawan ini.

    Sebelumnya di ketahui, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terjadi di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Riau, Ahad (28/6/2020). Akibat peristiwa ini, Pelalawan kembali membara, asap hitam mengepul di kecamatan Bunut.

    Menurut Kepala Desa Merbau, Edi Maskur, yang tengah berada di lapangan menyebutkan lokasi Karhutla ini berada di dekat Tanaman Kehidupan (TNK) PT Arara Abadi tepatnya di Desa Merbau.

    PT Arara Abadi dalam penjelasan kepala desa Merbau telah membuka lahan Gambut sekitar 300 hektare dan telah selesai sekitar 80 hektare.

    Karhutla diperkirakan terjadi sekitar pukul 11.00 WIB, di TNK Arara Abadi, akibat kebakaran ini terjadi asap pekat membumbung tinggi ke langit,"
     tutup Edi Maskur.

     (Dav)


    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)


     
    Berita Lainnya :
  • Praktisi Hukum, Apul Sihombing SH MH, Penegakan Hukum dalam Kasus Karhutla Jangan Ada Tebang Pilih
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    3 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    4 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    5 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    6 Kasmarni Terima Gratifikasi Rp 23,6 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis Non Aktif
    7 Diduga Kades dan Perangkat Desa Pungut BLT-DD di Kuansing Mendapat Sorotan FPII Kuansing
    8 Bupati Nias Barat Diduga Terima Uang Fee Proyek
    Na'aso Daely Tuding Wabub Lebih Tau Tentang Video, Khenoki Waruwu: Na,aso itu Manusia Konyol
    9 Dua Tahun Sudah Tersangka
    LSM Minta Polda Riau Jelaskan Alasan Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Belum Ditahan
    10 Mayat Siswi SMP Diduga Korban Pemerkosaan Ditemukan Setengah Bugil di Riau
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2021 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved