www.riaukontras.com
| Safari Ramadhan di Kecamatan Bengkalis, Bupati Kasmarni Ingatkan Jangan Bakar Lahan | | Pj Gubri Ikuti Rakorsus Kebakaran Hutan dan Lahan 2024 | | Pj Gubri Ajak Umat Islam Sambut Ramadan dengan Penuh Suka Cita | | Pemprov Riau Riau ajukan Bantuan 6 Helikopter Water Bombing | | Pj Gubri SF Hariyanto Safari Ramadan 1445 H di Masjid Ibadah Pekanbaru | | Pj Gubri SF Hariyanto Menerima Audiensi Pengurus KONI Riau, Ini Pembahasannya
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Jumat, 29 Maret 2024
 
Pastikan Harga Pangan Sebelum Ramadhan
Komisi ll DPRD Inhil Kunker ke Dinas Koperasi dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
Editor: | Selasa, 23-05-2017 - 19:13:23 WIB


TERKAIT:
   
 

JAKARTA, RIAUKontraS.Com - Beberapa anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Koperasi dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, Selasa (23/5/17).

Tujuan kunjungan kerja tersebut, untuk mengetahui kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk mengendalikan harga harga bahan pokok sembako dan pangan pertanian lainnya dalam menghadapi bulan suci ramadhan yang tinggal beberapa hari lagi.

Hasil dari kunjungn tersebut nantinya akan menjadi referensi bagi Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir dalam malakukan pengendalian harga bahan pokok sembako di negeri berjuluk Hamparan Kelapa Dunia. .

Wakil Ketua Komosi II DPRD Inhil, Edi Gunawan, Dinas Koperasi dan Perdagangan DKI Jakarta dalam mengendalikan harga sembako diregulasi dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang langsung bertindak sebagai distributor stok bahan semboko yang dijual kepasar pasar DKI.

“Sehingga Provinsi DKI Jakarta sangat mudah dalam mengendalikan harga,” Ujar Edi Gunawan yang akrab disapa Asun itu kepada awak media.

Ditambahakan Asun,  dalam melakukan operasi pasar, Pemprov DKI melibatkan semua unsur sepreti TNI dan Polri sebagai penyidik apabila ditemukan unsur permainan perdagangan yang tidak sehat yang berakibat melambungnya harga bahan sembako.

Untuk di kabupaten Indragiri Hilir, dikatakan Asun, saat ini belum memiliki bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bisa langsung bertindak sebagai distributor stok bahan semboko.

“Karena kita Pemkab inhil belum memilki BUMD, maka satu-satunya cara harus melakulan operasi pasar dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait,” pungkasnya. (ADV)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 081261018886 / 085278502555
via EMAIL: riaukontras@gmail.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


 
Berita Lainnya :
  • Komisi ll DPRD Inhil Kunker ke Dinas Koperasi dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
  •  
    Komentar Anda :

     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 "MEMORI" Dari Sisilah Marga Gea
    3 Diberitakan Tentang Dugaan VC Sex, Oknum PNS MW di Nias Mencoba Intimidasi dan Melaporkan Wartawan
    4 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    5 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    6 Kembali Diamanahkan sebagai Pj Walikota Pekanbaru, ini Program Prioritas yang Sukses Dijalankan
    7 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    8 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    9 Menelisik Geliat Prostitusi Online Kota Duri, Antara Sindikat Prostitusi dan Penipuan
    10 Kasmarni Terima Gratifikasi Rp 23,6 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis Non Aktif
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman | SOP Perlindungan Wartawan | Kode Perilaku Perusahan Pers | Visi-Misi | Tentang Kami | Info Iklan
    © 2015-2022 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved