MALUT , RIAUKontraS.com - Tindakan Kelompok mafia proyek pekerjaan jembatan bajo Sangkuang Kebupaten Halmahera Selata (Halsel) akhirnya terbongkar. Proyek pekerjaan jembatan diketahui tidak sesuai dengan perencanaan yang matang. Padalah alokasi dana proyek di anggarkan dua kali penganggaran, yakni APB-P tahun 2015 senilai 15 miliar dan APBD tahun 2016 senilai Rp14 miliar. Total proyek ini menelan anggaran senilai Rp 29 Miliar.

Tahun 2015 pencairan senilai Rp 344.655.664.500. Sementara anggaran tahun 2016 pencairanya senilai Rp 6.042.192.000, dua kali penganggaran ini yang terpakai senilai Rp 6. 350.697.836.500, untuk pembelian 180 tiang pancang dan pekerjaan, meski begitu realisasi pekerjaan menyacapai 41,23 persen.

Panitia Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Adenyong belum lama ini mengatakan, memang benar total anggaran proyek pembangunan dermaga Bajo senilai Rp 29 miliar lebih dan sudah terpakai senilai Rp 6 miliar sekian. Akan tetapi ada kendala sebab fisik proyek tidak sesuai dengan pagu anggaran.

Akibat ada perbedaan, Dishub akhirnya membatalkan kontrak dengan pihak ketiga yang mengerjakan, sementara sisa anggaran senilai Rp 24 miliar masih belum digunakan. “ memang benar pagu anggaran yang disediakan tidak sesui dengn fisik proyek, akhirnya kontrak dibatalkan.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Malut Burhan Mansur, untuk pembatalan kontrak dengan pihak ketiga itu memang benar, alasanya tidak ada anggaran lagi untuk melanjutkan pekerjaan dimana ada selisi pagu anggaran dan fisik proyek. Informasi yang berkembang penyidik Polda malut sudah menurunkan personil untuk mengkroscek fisik proyek tersebut, hal tersebut juga dibenarkan Burhan Mansur.”

Memang benar ada penyidik yang menuju lokasi pekerjaan proyek pembangunan jembatan bajo, akan tetapi semuanya harus menunggu hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BKP),” menunggu hasil audit, apakah ada temuan atau tidak”. Katanya

Informasi yang berkembang, Penyidik Polda yang diketuai Iptu H Syarif Jumati saat ini masih ada dilokasi proyek untuk melakukan pengumpulan data. Pasca dari lokasi proyek, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap kepala Dinas Perhubungan Burhan Mansur dan PPK Adenyong (nwr)