www.riaukontras.com
| Sayuti, Warga Marpoyan Damai Ribut dengan Dishub, Berujung Tembok Penutup Jalan | | Pasca Kebakaran 2014 Silam, Gerai Lapak Pangker Resmi Kembali di Fungsikan | | Bupati Siak, Alfedri Sambut Baik Investor di Siak | | Ketua TP PKK Siak, Rasidah Alfedri, Serahkan Sembako Kepada Warga Kurang Mampu | | Peringati Harlah Ke-61, PMII Rohil Gelar Pembagian Takjil Gratis | | Tidak Manusiawi, Peti Mati Berisi Jenazah Dari PT.RSS Diangkut Pakai Dump Truck Reot
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Minggu, 18 April 2021
 
Webiner Pilkada: Kepemimpinan Daerah dan Pemajuan Daerah
Editor: Indra | Kamis, 29-10-2020 - 12:10:47 WIB


TERKAIT:
 
  • Webiner Pilkada: Kepemimpinan Daerah dan Pemajuan Daerah
  •  

    Nasional, RIAUkontraS.com - Firman Jaya Daeli (Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia) Sebuah Webinar Nasional bertemakan : "Pilkada, Kepemimpinan Daerah, Dan Pemajuan Daerah", berlangsung, Webinar diselenggarakan Ormas PMNB Indonesia dibawah kepemimpinan Ketum Fa'ahakhododo Maruhawa dan Sekum Irfan S. Gulo, dengan Tim Penyelenggara dibawah koordinasi Dr. Sorni Paskah Daeli (Ketua) dan Nur Panca Sari Maruao (Sekretaris). Minggu, 18 Oktober 2020.

    KETUA MPR-RI BAMBANG SOESATYO yang menjadi Keynote Speaker sekaligus Membuka Acara Webinar, menyampaikan Pemikiran Politik Kenegaraan berkaitan dengan Tema. Sejumlah Pembicara yang diundang Penyelenggara, menyampaikan pemikiran mendasar secara garis besar mengenai Tema. Para Pembicara yaitu :

    (1). Prof. Muchlis Hamdi, MPA., Ph.D (Staf Khusus Menteri Dalam Negeri RI).
    (2). Ilham Saputra (Komisioner KPU-RI).
    (3). Amalinda Savirani, S.IP., M.A., Ph.D (Akademisi UGM).
    (4). Firman Jaya Daeli (Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia).

    Integrasi Nasional yang dibangun dan dirawat dalam format Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada dasarnya harus berarti bagi Pemajuan Indonesia. Sistem Integrasi Nasional mesti dimaknai dan berbasis pada (1). Otonomi daerah ; (2). Kesejahteraan Rakyat. Penyelenggaraan otonomi daerah dan pemajuan kesejahteraan rakyat merupakan sekaligus menjadi pengukur dan penilai secara simbolik perihal penataan dan pembangunan kualitas integrasi nasional. Otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat memiliki relasi strategis dan mengandung substansi dasar dengan beberapa faktor. Sejumlah faktor tersebut, antara lain :
    (1). Perihal partisipasi rakyat ; 
    (2). Perihal kepemimpinan daerah ; 
    (3). Perihal Pilkada ; dan lain-lain. Perihal partispasii rakyat dalam kerangka ini secara prinsipil diletakkan dan ditumbuhkan dengan pemahaman sebagai kedaulatan rakyat. Terminologi partisipasi dalam konteks ini bukan dan tidak diterjemahkan sebagai mobilisasi. Juga bukan dan jangan dipraktekkan sebagai eksploitasi. Partisipasi rakyat menempatkan dan menjadikan rakyat sebagai subyek pemilik dan penentu kedaulatan sesungguhnya. 

    Perihal keberadaan dan keteladanan kepemimpinan daerah dalam konteks kuktur politik Indonesia memiliki daya energi pengaruh yang kuat dan mengandung dampak yang berarti terhadap pemajuan daerah (otonomi daerah). Perihal kualitas Pilkada yang absah, demokratis, jujur, adil, dan konstitusional adalah sebuah ruang dan instrumen bagi tumbuhnya kepemimpinan daerah dan majunya daerah. Instansi dan konstruksi Pilkada menjadi titik penting, strategis, dan berpengaruh  serius bagi pelaksanaan dan pencapaian tujuan nasional. Pilkada juga merupakan agenda konstitusi bagi Pemajuan Indonesia Raya. 

    Substansi Pilkada dan instansi berintikan dan berbasis pada penyelenggaraan dan perwujudan kedaulatan rakyat. Pelaksanaan perihal ini pada dasarnya secara konstitusional dapat dilaksanakan melalui saluran dan pendekatan Pemilihan dengan Sistem Langsung oleh Rakyat secara langsung ; atau juga Pemilihan dengan Sistem Perwakilan oleh DPRD. Politik hukum ketatanegaraan Indonesia dalam konteks saat ini (UU) menggunakan Sistem Pilkada Langsung Oleh Rakyat. Ada sejumlah argumen dan pertimbangan atas Sistem politik hukum ketatanegaraan ini. Terbuka juga kemungkinan apabila sistem politik hukum ketatanegaraan Indonesia menggunakan Sistem Pilkada Perwakilan oleh DPRD. Tentu perihal ini dilandasi dan didasari dengan sejumlah argumen dan pertimbangan.

    Keberadaan Pilkada harus senantiasa berfungsi dan bermanfaat bagi kepentingan daerah. Perihal ini mesti dipastikan berdampak serius dan berpengaruh positif bagi tumbuhnya kualitas, responbilitas, dan akuntabilitas  kepemimpinan daerah untuk memajukan daerah. Dengan demikian terbangun relasi antara Pilkada dengan kepemimpinan daerah dan pemajuan daerah. Pemerintahan Nasional harus senantiasa menjadikan dan memastikan pemajuan daerah sebagai makna strategis pemajuan nasional (Indonesia). Jajaran Pemerintah dan juga penyelenggara Pilkada mesti merumuskan dan memetakan Pilkada dan pemajuan daerah dengan berbasis lokal. Pemajuan daerah bertumpu dan berpijak atas keberadaan dan kekhasan lokal (daerah) masing-masing. Perihal ini misalnya bersandar pada perspektif sebagai daerah kepulauan, daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah terluar dan terdepan, dan lain-lain.

    Kepemimpinan daerah yang melayani rakyat dan memimpin daerah, pada dasarnya baru bermakna ketika keselurahan kepemimpinan tersebut diabdikan untuk pembangunan daerah dan demi pemajuan daerah. Kepemimpinan daerah yang membangun dan memajukan daerah pada gilirannya juga mesti mendefenisikan dan menumbuhkan kepemimpinan tersebut untuk menguati dan memaknai daerah kawasan sekitar dan integrasi nasional dalam format NKRI berdasarkan Pancasila dengan sistem konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang beretos semangat motto Bhinneka Tunggal Ika.

    Wawan Laia

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)


     
    Berita Lainnya :
  • Webiner Pilkada: Kepemimpinan Daerah dan Pemajuan Daerah
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    3 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    4 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    5 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    6 Kasmarni Terima Gratifikasi Rp 23,6 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bengkalis Non Aktif
    7 Diduga Kades dan Perangkat Desa Pungut BLT-DD di Kuansing Mendapat Sorotan FPII Kuansing
    8 Bupati Nias Barat Diduga Terima Uang Fee Proyek
    Na'aso Daely Tuding Wabub Lebih Tau Tentang Video, Khenoki Waruwu: Na,aso itu Manusia Konyol
    9 Dua Tahun Sudah Tersangka
    LSM Minta Polda Riau Jelaskan Alasan Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Belum Ditahan
    10 Mayat Siswi SMP Diduga Korban Pemerkosaan Ditemukan Setengah Bugil di Riau
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2021 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved