PEKANBARU, Riaukontras.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru gelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru dan Biro Hukum Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, di Ruang Badan Musyawarah (Banmus), Senin (20/6/2022).

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Aidil Amri SSos didampingi anggota lainnya Ida Yulita Susanti, SH.,MH dan Irman Sasrianto. RDP ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Pekanbaru Ismardi Ilyas beserta kepala bidang.

Agenda ini merupakan kali kedua Komisi III DPRD melakukan rapat dengan Disdik Kota Pekanbaru membahas terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2022.

Komisi III DPRD Pekanbaru mengundang Biro Hukum Pemko Pekanbaru ini juga membahas mengenai usulan perubahan Perwako tentang PPDB.

Dalam kesempatan ithlu, Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Aidil Amri meminta Disdik Kota Pekanbaru untuk mencari solusi terbaik dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang setiap tahun selalu menimbulkan keluhan dan persoalan di tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini banyak daerah yang tidak masuk dalam sistem zonasi. Diantaranya di Kecamatan Meranti Pandak, banyak terdapat anak-anak yang tidak bisa masuk ke SMPN 6, SMPN 27 dan SMPN 15.

“Tiap tahun masalah PPDB sering kita mendapat keluhan dari masyarakat. Makanya, perlu sekali perubahan sistem PPDB tahun 2022 ini, termasuk perubahan Perwako tentang PPDB,” sampaikan Aidil Amri

Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru Ida Yulita Susanti SH MH mengusulkan adanya perubahan sistem PPDB yang diatur di dalam Perwako tentang zonasi.

“Kita (Komisi III) di sini bersama-sama untuk menemukan solusi yang tepat terhadap penerapan sistem PPDB ini. Jangan sampai PPDB ini terus menjadi persoalan bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kadisdik Kota Pekanbaru Ismardi Ilyas mengatakan, pihaknya mendukung penuh tentang adanya usulan perubahan sistem PPDB yang diatur didalam Perwako.

“Demi kepentingan masyarakat apalagi untuk dunia pendidikan, maka kita siap memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Namun untuk perubahan Perwako tentang PPDB tahun 2022 ini, kita (Dinas Pendidikan) menunggu Badan Hukum Pemko Pekanbaru. Bila perlu secepatnya ada perubahan terhadap Perwako tentang PPDB tersebut,” jelas Ismardi.


Berita: Advertorial DPRD Kota Pekanbaru
Editor: Emos