Pekanbaru, Riaukontras.com - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan Masyarakat DPRD Riau, Marwan Yohanis, mengungkapkan saat ini pihaknya sedang melakukan klasterisasi terhadap 34 laporan yang masuk terkait konflik antara masyarakat dengan perusahaan.

Dikatakan Marwan, dari 34 laporan itu, pihaknya sudah membedakan 10 laporan, dan dari 10 itu ada 3 laporan yang dimasukkan dalam rencana tindaklanjut Pansus, yakni konflik di Kampar, Kuansing, dan Indragiri Hulu.

Sedangkan yang tidak masuk ranah Pansus, akan direkomendasikan untuk diselesaikan secara non-Pansus, bisa ke Komisi II, bisa ke komisi I atau ke Komisi lain.

"Kita mengambil semua surat yang masuk ke DPRD Riau sejak DPRD Riau periode 2019-2024 dilantik," ujarnya, Senin (15/10/2021).

Pemisahan antara Pansus dan non-Pansus ini, Marwan menjelaskan pihaknya ingin menyesuaikan mana laporan yang sesuai dengan roh Pansus, dan mana yang tidak.

Misalnya, kata Marwan, jika konflik yang terjadi sifatnya perorangan, laporan akan direkomendasikan ke non-Pansus. Kecuali, konflik itu memiliki dampak sosial yang luas, karena yang menjadi sorotan Pansus adalah dampak sosial.

Selanjutnya, sambung Marwan, pihaknya akan menelaah 24 laporan lainnya secara maraton dalam rapat Pansus pada hari Senin dan Kamis. Sehingga, pada Bulan Desember sudah bisa dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP)

"Desember itu kita sudah fokus memanggil pelapor, terlapor, dan pihak-pihak yang berwenang, misalnya Dinas Perkebunan, Dinas Kehutan atau instansi vertikal," tutupnya.

Sebagai informasi, Pansus ini dibentuk pada pertengahan Bulan Oktober lalu, dan Marwan Yohanis selaku inisiator ditunjuk sebagai Ketua Pansus. Masa kerja Pansus adalah 6 bulan.

Berita: Advertorial