Diawali dengan laporan Sekertaris Jendral Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto, beliau menjelaskan bahwa tujuan apel pagi ini untuk memberikan pembekalan dan penguatan kembali tentang peran dan tugas tim kerja pembangunan zona intergitas dalam mengimplementasikan pelaksanaan pembangunan zona intergitas di era new normal.

Diketahui pada tahun 2020 Kemenkumham telah mengusulkan 520 Satker (Satuan Kerja) kepada Kementerian PAN-RB selaku Tim Penilai Nasional (TPN) yang mana saat ini telah memasuki tahap evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI), oleh karena itu perlu dilakukan penguatan untuk memastikan minimal 70 persen satuan kerja yang diusulkan berhasil mendapatkan predikat WBK maupun WBBM," jelas Said Mahdar Kalapas Kelas IIB Langsa usai mengikuti kegiatan.

Dalam amanatnya yang dibacakan oleh Sekertaris Jendral Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly juga memerintahkan seluruh Tim Kerja melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala memantau hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan hasilnya harus menunjukkan Trend Positif, sehingga pada saat penilaian akhir oleh Tim Penilaian Nasional (TPN) semua kriteria yang di persyaratkan dapat dipenuhi.

“Kepada Koordinator WBK/WBBM pada masing-masing Unit Eselon I selaku Pembina saya perintahkan agar senantiasa mengawasi satuan kerja yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing dalam pemenuhan komponen pengungkit pada Aplikasi Elektronik Reformasi Birokrasi (E-RB),” tegasnya.

Yasonna menambahkan, kunci meraih kepuasan publik untuk WBK dan WBBM sesungguhnya sangat sederhana.

Tiga poin utama, pertama sapa, kedua, senyum, dan ketiga terimakasih atau maaf jika terdapat kesalahan.

"Tiga itu modal utamanya. Kalau kita bisa 70 persen, ini amazing. Kepada para kordinator eselon 1 selaku pembina saya perintahkan untuk mengawal satuannya, sehingga memenuhi kriteria Kemnpan RB," harap Yasonna.

Penulis: Muhammad Abubakar