Sebelumnya Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar mengatakan, ada tiga pulau terluar di Provinsi Riau yang mengalami kerusakan mangrove serta abrasi yang mengakibatkan hilangnya garis pantai. Hal ini menurutnya dapat mengancam berkurangnya batas negara.

Effendi Sianipar menjelaskan, abrasi yang mengakibatkan hilangnya garis pantai sangat membahayakan bagi penduduk sekitar. Untuk itu, dia meminta pemerintah pusat maupun daerah tak main-main dalam menangani masalah tersebut.

"Harus segera di tanggulangi untuk mencegah abrasi itu semakin meluas karena bisa membahayakan warga," kata Effendi saat dihubungi, Minggu 16 Februari 2020.

Dikatakan politisi PDI Perjuangan ini, pulau terluar juga merupakan etalase Indonesia. Maka itu, pemerintah harus merawatnya secara baik. 

"Juga sebagai etalasi Indonesia. Jadi harus ditata, diperbaiki dan dirawat sebaik mungkin," jelasnya.

Diungkapkan Effendi, pulau terluar itu berkaitan dengan batas kontinental dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan Malaysia. Ia berharap perhatian dari pemerintah dan menjadikan persoalan ini sebagai prioritas.

"Pemerintah harus memprioritaskan penanganan ke tiga pulau itu karena sudah ditetapkan melalui peraturan pemerintah sebagai kawasan strategis nasional tertentu. Pemerintah jangan hanya fokus membangun Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) saja," jelas Effendi.

Jika dibiarkan berlarut-larut lanjut Effendi, tidak menutup kemungkinan abrasi itu bisa mengancam garis batas antara Indonesia dan Malaysia.

"Kalau abrasi itu dibiarkan tidak menutup kemungkinan bisa mengancam batas kedaulatan NKRI," pungkas Effendi Sianipar.(Dwi/Muhammad Abubakar)