JAKARTA, RIAUKontraS.com - Bupati Nduga Papua Yairus Gwijangge, Senin (5/8/2019) menyambangi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Kedatangan pukul 11:00 hingga pukul 12.05 WIB diterima lansung oleh Ketua DPR-RI Bambang
Saoesatyo didampingi oleh Wakil Ketua DPR-RI Bidang Korpolkam Fadli Zon dari Fraksi Gerindra dan tiga anggota DPRI-RI lainnya masing-masing Robert
Kardinal M. Misbakhun dan Yorry Raweyai dari Fraksi Golkar di ruang rapat Pimpinan DPR RI Gedung Nusantara lll DPR/MPR RI Jakarta Pusat.
Dalam kunjungan nya orang nomor satu di Nduga itu, diikuti oleh 45 orang rombongan. Menurut informasi yang didapat media ini, kedatangan Bupati Nduga Papua Yairus Gwijangge bersama 45 orang rombongan untuk menyampaikan keluhan masyarakat Nduga Papua kepada pimpinan DPR-RI.
Dikabarkan dari pertemuan itu, Yairus Gwijangge meminta Pasukan TNI-Polr agar segera ditarik dari Wilayah Kabupaten Nduga Papua. Menurut Yairus Gwijangge akibat kehadiran TNI-Polri di daerah itu banyak warga telah meninggalkan rumah, karena mereka ketakutan.
Masyarakat di 11 Distrik Kabupaten Nduga telah meninggalkan rumahnya, karena mereka merasa ketakutan. Jadi, Pak Ketua DPR, lebih bagus turun ke lapangan, melihat kondisi yang sebenarnya, "ujar Yairus Gwijangge
TNI-Polri diminta untuk ditarik dari Nduga, namun kami berharap proyek pembangunan infrastruktur di wilayah hamparan Lembah Baliemyang terbentang pada areal ketinggian 2000 Meter di atas permukaan laut itu tetap dilanjutkan, "jelas Yairus Gwijangge.
Kami mendengar katanya infrastruktur jalan akan diberhentikan. Padahal kami dan masyarakat di sana tidak menolak pembangunan. Jadi kami mohon pak ketua DPR tolong sampaikan ke Presiden Jokowi agar pembangunan di Nduga tetap dilanjutkan, "pinta Yairus Gwijangge.
Sementara Ketua DPR RI Bambang Saoesatyo mengatakan untuk masalah keamanan, saya akan berkoordinasi bersama Komisi I DPR RI untuk mengundang Panglima TNI, guna melakukan evaluasi.
"Saya juga akan teruskan informasi ini ke Komisi III DPR untuk mengundang Kapolri. Apakah pihak keamanan harus dipertahankan atau dikurangi. Tetapi yang jelas semua Stakeholder, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan unsur Keamanan harus kita duduk bersama, guna untuk mencari solusi terbaik, "jelas Bambang Saoesatyo.(Muhammad Abubakar/LI)
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 081261018886 / 085278502555
via EMAIL: riaukontras@gmail.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :