Dirinya juga mempunyai bukti jika kepergiannya bersama 4 anggota DPRD provinsi lainnya memang ditugaskan untuk mendampingi pemerintah provinsi Yogyakarta.

Namun, saat tiba di bandara Narita, Tokyo tanggal 3 April lalu dirinya tidak diperbolehkan masuk ke negara itu. 

Anehnya, keempat rekannya sesama anggota DPRD provinsi DIY Suparjo (NasDem), Hamam M (PAN), Zuhrif H (PKS) dan Dwi DB (PDI Perjuangan) diperbolehkan masuk ke negara itu.

"Saya tegaskan bahwa saya ke Jepang adalah urusan Dinas dibuktikan dengan Surat Tugas dari Pimpinan DPRD DIY dalam rangka pendampungan pemerintah Propinsi DIY," ujarnya kepada wartawan Rabu (18/4/2018).

Menurutnya, jika saat itu petugas imigrasi di Bandara Tokyo memang tidak mengerti fungsinya paspor dinas, seharusnya mereka minta maaf saja secara langsung.

"Jika petugas imigrasi Jepang teledor dalam membaca paspor saya ya minta maaf saja dah cukup," tuturnya.

Slamet mengatakan, malam ini dalam akun face book nya ia menerima pesan dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia yang berisi:

Selamat malam Pak.

Kami telah memahami pertanyaan yang Bapak kirimkan beberapa waktu lalu. Memang kedua pemerintah telah menyepakati pembebasan visa bagi pengguna paspor diplomatik maupun paspor dinas dari masing-masing negara untuk kunjungan singkat (kurang dari atau maksimal 30 hari). Namun kami juga mendengar bahwa Pemerintah Indonesia menyatakan penggunaan paspor dinas maupun paspor diplomatik hanya dapat digunakan untuk urusan dinas. 

Demikian yang dapat kami sampaikan saat ini. 

Terima kasih.

(Dwi/Muhammad Abubakar)