www.riaukontras.com
| PBB Mampu Tingkatkan Kedisiplinan Pelaja SMAN 6 Surakarta | | Anak Bupati Terlibat Kasus Pemukulan, Ini yang dilakukan H Suyatno Bupati Rokan Hilir | | Wali Kota Terima Penghargaan Pelopor RSUD Syariah dari Wapres | | Team Satgas Ops Antik Rencong I Polres Langsa Ringkus Residivis Jaringan Pemakai Narkoba | | Supriyanto Lantik 90 anggota PPK Se-rohil | | Stuban Koperasi BBDM sebagai Bentuk Komitmen PT SDA Atas Percepatan Realisasi Kerjasama Kemitraan
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Sabtu, 29 Februari 2020
 
Villa D'KOTOZ di Areal Danau Rusa PLTA Koto Panjang Diduga Tak Kantongin Izin
Editor: | Kamis, 04-07-2019 - 12:12:28 WIB

TERKAIT:
 
  • Villa D'KOTOZ di Areal Danau Rusa PLTA Koto Panjang Diduga Tak Kantongin Izin
  •  

    KAMPAR, RIAUKontraS.com - Dewan penasehat Hukum LSM Lira Kabupaten Kampar/riau, minta Pemda Kampar Tertipkan Hotel/Vila Yang Menjamur Dikawasan Danau rusa PLTA Koto Panjang yang terletak dikawasan Kecamata XIII Koto Kampar.

    Diungkapkan yang kerap Disapa Ary Ini, aturan dan prosedur mendirikan Bisnis Perhotelan pihak Investor harus mengetahui status hak atas tanah tersebut, kepemilikan gedung dan adanya Izin mendirikan Bangunan (IMB).

    Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“UU Bangunan Gedung”) yang berbunyi,

    “Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.”

    Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) UU Bangunan Gedung berbunyi “Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.”

    Apabila gedung tersebut tidak memiliki IMB, maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU “Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.”

    Apabila bangunan tersebut diperuntukkan sebagai tempat penginapan (dalam hal ini hotel), maka harus mendaftarkan usahanya tersebut ke Pemerintah atau Pemerintah Daerah setempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (“UU Kepariwisataan”) yang berbunyi Pasal 15 ayat (1) UU Kepariwisataan “Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.”

    Ditempat terpisah kepala dinas Perizinan Terpadu Kabupaten kampar Hambali Melalui Kabid Perizinan syopiandi, mengaku Villa D'Kotoz yang saat ini beroperasi di kecamatan XIII Koto Kampar Diduga tidak memiliki Izin, ungkapnya (red),

    Sementara Aliman Makmur Selaku Kepala dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, dengan tegas mengaku, pihaknya akan segera memanggil pihak pengelolah management Villa D'Kotoz untuk melakukan pemanggilan untuk mempertanyakan perizinan dan izin operasionalnya, jika mereka tidak memiliki perizinan lengkap, maka pihak pemerintah daerah  Kabupaten Kampar tidak tertutup kemungkinan akan segera dilakukan penertiban tegasnya ***(Ali)

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)



     
    Berita Lainnya :
  • Villa D'KOTOZ di Areal Danau Rusa PLTA Koto Panjang Diduga Tak Kantongin Izin
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    2 Temuan BPK RI Sebesar Rp.42 Milyar di UIN Suska Riau, Dikonfirmasi Rektor UIN 'Bungkam'
    3 Pesan Ahok Buat Istrinya Bila Dirinya Meninggal Dalam Waktu Dekat
    4 Tiang Baleho Miring Sangat Mengkhawatirkan Masyarakat
    5 Plt Bupati Pelatihan Buka Resmi Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa se-Kab.Bengkalis
    6 5 Proyek di PUPR Bengkalis Kelebihan Bayar Rp 824 juta Komisi II Minta PUPR Segera Evaluasi Kinerja
    7 Ahok Akhirnya "Mundur"
    8 SADAM Lakukan Demo Ke Kantor DPRD Bengkalis
    9 Jangan Hanya Pencitraan, Jokowi Harus Tahu KLHK Telantarkan Usulan Masyarakat Penjaga Hutan di Siak
    10 Masyarakat Keluhkan, Penerangan Jalan Umum di Bengkalis sering Padam
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved