www.riaukontras.com
| Bupati dan wakil Bupati Nias Barat turun Dampingi Penyaluran Bansos JPS Propinsi Di Kecamatan Lahomi | | Miliki Vokal Merdu, Grup Asal Riau "Laa Tahzan" Rilis 8 Lagu Jadi Medley Raya | | Muncul Tujuh Nama Calon Sekda Siak, Arfan Usman Disebut-sebut Calon Terkuat | | Hari Pertama Kerja Usai Idul Fitri, Bupati Siak Tinjau Pos Cek Poin di Kerinci Kanan | | BEM Se-Riau Salut Kapolda Riau Penanganan Covid-19 dan Karhutla Melalui Dashboard Lancang Kuning | | Bupati Siak Lebaran Dirumah Aja, Alfedri Menangis Dengar Kumandang Takbir
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Rabu, 27 Mei 2020
 
SPBU Dilarang Menjual Premium dan Solar Kepengecer Ilegal
Editor: | Senin, 11-02-2019 - 10:09:34 WIB

TERKAIT:
 
  • SPBU Dilarang Menjual Premium dan Solar Kepengecer Ilegal
  •  

    KAMPAR, RIAUKontraS.com - Pemerintah dan PT Pertamina (persero) terus berupaya melakukan sosialisasi Peraturan Presiden nomor 191/2014 agar Stasion Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dilarang untuk menjual premium dan solar kepada Warga menggunakan jerigen dan drum untuk dijual kembali ke konsumen, ternyata di  SPBU Salo Kabupaten Kampar masih melayani pembelian menggunakan jerigen.

    Jika melihat Undang-Undang (UU) Migas Nomor 22 Tahun 2001 pasal 55, siapa saja yang menjual bensin eceran termasuk Pertamini dapat dikenakan sanksi pidana. Yakni 6 tahun atau denda maksimal Rp 60 miliar.

    Terkait dengan pengisian BBM Premium oleh SPBU ke konsumen gunakan jerigen jelas  melanggar peraturan yang sudah ditetapkan dan harus menjaga keselamatan bersama. Pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden No 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan pengguna jenis BBM tertentu, tidak terkecuali larangan SPBU tidak boleh melayani konsumen dengan menggunakan jerigen dan menggunakan mobil yang sudah dimodifikasi serta menjual ke pabrik-pabrik industry home atau rumahan dan industry untuk mobil-mobil galian C.

    SPBU Salo di duga telah melanggar aturan dan juga tidak safety, apalagi jerigen terbuat dari plastik. Bensin dapat terbakar karena panas. Baik itu panas knalpot, udara, dan api. Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2012 telah diatur larangan dan keselamatan. Peraturan itu menerangkan secara detail tentang konsumen pengguna. SPBU tidak diperbolehkan melayani jerigen.

    Pada dasrnya kegiatan usaha Pertamini boleh dilakukan kalau punya izin dan jika tidak memiliki izin usaha, maka dapat dipidana dengan Pasal 53 UU 22/2001:

     
    Setiap orang yang melakukan:
    a.   Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

     
    b.   Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

    c.   Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

    d.   Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

    Sedangkan jika yang dijual adalah BBM bersubsidi, maka dapat dipidana dengan Pasal 55 UU 22/2001: Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah).

    MASIH BERSUBSIDIKAH PREMIUM?

    Sejak 2015 pemerintah tidak lagi mensubsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sesuai Peraturan Presiden nomor 191/2014.

    Tapi maksud tidak disubsidi adalah tidak menggunakan APBN tapi pemerintah mengalihkan / melempar tanggung jawab pengalihan subsidi energi dari APBN ke badan usaha milik negara (BUMN). Subsidi tetap berjalan atas nama BBM Penugasan dan BBM satu harga dengan selisih harga jual yang ditanggung oleh Pertamina.

    Dalam hitungan Pertamina, harga jual Premium seharusnya Rp 8.600/liter. Sehingga jika dibandingkan dengan harga jualnya, ada selisih sebesar Rp 2.050-Rp 2.150, yang selama ini ditanggung Pertamina.


    Gerakan Mahasiswa Kampar

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)



     
    Berita Lainnya :
  • SPBU Dilarang Menjual Premium dan Solar Kepengecer Ilegal
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    3 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    4 Dua Tahun Sudah Tersangka
    LSM Minta Polda Riau Jelaskan Alasan Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Belum Ditahan
    5 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    6 Ida Yulita: Anggaran Honor PMB RW Sebesar Rp. 13 Miliar, RT/RW Cuma Dapat Caci Maki
    7 Hanya Karna Rupiah, Kepala Sekolah SMK 3 Lahewa Larang Siswi Ikut Ujian
    8 Polemik Pembangunan Jalan TOL di Riau Menggurita, Dana APBN Diduga Menjadi Dana Talangan
    9 Ketua DPRD Riau Sayangkan Dumai, Bengkalis, dan Meranti Tak Terapkan PSBB
    10 Dugaan Adanya Indikasi Penyimpangan Pada Pekerjaan Jln Palembang dan Jln Seroja
    LSM GERAK Laporkan Kadis dan Kabit PUPR Kota Pekanbaru Kepada Penegak Hukum
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved