www.riaukontras.com
| Tersangka Korupsi, LSM GERAK Minta KPK segera Tahan Bupati Bengkalis | | TNI Bantu Padamkan Kebakaran Lahan Gambut | | Pekerjaan Proyek Pelabuhan di Rohil Dikerjakan Tidak Sesuai Bestek | | Walikota Minta Dibuatkan Menu Baru Dalam Daftar Kuliner Banda Aceh | | DPD IWO INHIL: Selamat Ulang Tahun Ke 73 Bhayangkara | | Gubernur Tinjau Progres Pembangunan Kawasan Gurindam 12, Pembangunan Harus Mencapai Target
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Jum'at, 21 Juni 2019
 
Pemkab Meranti Mulai Garap Pajak Makan Minum Perusahaan
Editor: | Sabtu, 13-04-2019 - 09:06:30 WIB

TERKAIT:
 
  • Pemkab Meranti Mulai Garap Pajak Makan Minum Perusahaan
  •  

    MERANTI, RIAUKontraS.com  – Pajak Makan dan Minum akan mulai digarap oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti. Sehingga menambah pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Pajak Makan Minum ini akan didapatkan dari sejumlah perusahaan yang bekerjasama dengan perusahaan penyedia. Dimana sebesar 10 persen dari nilai kontrak akan disetor ke Kas Daerah.

    Kepala Bidang PAD, Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Agib Subardi ST mengatakan sejumlah perusahaan yang berpotensi ditarik Pajak Makan Minumnya yakni, PT NSP, PT Timah, PT SRL, dan EMP Malacca Strait SA.

    “Tahun ini, akan mulai kita minta pajak makan minum ini kepada sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kepulauan Meranti. Ini merupakan potensi yang bisa dimaksimalkan,” ucapnya.

    Agib menjelaskan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dalam bentuk makan dan minum perusahaan, biasanya diserahkan kepada pihak ketiga. Bisa dalam bentuk perusahaan, maupun koperasi.

    “Minimal perusahaan yang memenuhi kebutuhan makan minum karyawannya dengan catering bisa ditarik pajak. Pajaknya, sebesar 10 persen dari nilai kontrak,” terangnya.

    Agar bisa tercapai, pihaknya akan berusaha mendatangi satu persatu perusahaan yang beroperasi di Meranti. Dengan begitu nantinya Pajak Makan Minum, bisa ditarik dari masing-masing perusahan itu.

    “Ini harus kita optimalkan dalam upaya menambah PAD. Sehingga target yang dibebankan, bisa tercapai dengan baik,” kata Agib.

    Kepala BPPRD, Ery Suheri S Sos menambahkan, walaupun untuk tahap awal megeluarkan biaya yang besar dengan mendatangi satu persatu perusahaan, tetapi paling tidak, jika sudah berjalan, kedepannya hanya tinggal dikoordinasikan saja.

    “Kalau sudah berjalan, maka kita tidak perlu lagi repot-repot mendatangi satu persatu perusahaan. Tinggal meminta mereka membayarkan pajaknya saja. Tapi untuk tahap awal memang perlu didatangi sekaligus mensosialisasikannya,” kata Ery. (humas)

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)


     
    Berita Lainnya :
  • Pemkab Meranti Mulai Garap Pajak Makan Minum Perusahaan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Pesan Ahok Buat Istrinya Bila Dirinya Meninggal Dalam Waktu Dekat
    2 Ahok Akhirnya "Mundur"
    3 Bupat Meranti Apresiasi Bantuan CSR Mesin Pemadam Kebakaran PT. Timah
    4 Aktivis Aceh Timur Dukung Aksi Masyarakat Julok
    5 Jaksa: Siap Panggil Paksa Ibas Cs
    6 Pabrik Springbat PT Caisar Terbakar
    7 Rumah Ahok Terbakar Bersama 16 Rumah Lainnya
    8 Siapa Punya Uang Rp 100 Ini Sekarang Harga nya Luar Biasa sekali, Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah
    9 Hakim Wanita Pengadilan Agama Terjaring Razia Saat Selingkuh di Kamar Hotel
    10 Kapolres Bener Meriah, di Gugat Rp 1,1 Milyar
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved