www.riaukontras.com
| Diduga Cabuli Anak Tetangga Umur 5 Tahun, Seorang Mahasiswa di Tangkap Polisi | | GEPPSIB - Nias Gelar Aksi Sosial Pembagian Masker | | Dandim 0314/Inhil Pimpin Rakor dan Sosialisasi Persiapan Sambut Era New Normal | | Mafia BBM & CPO di Kota Dumai diduga Kebal Hukum, Hingga Saat ini Bebas Beroperasi | | Tidak Ada KDRT, Keuchik Alur Dua Bakaran Bate Harmonis Dengan Istri | | Tragis Baru 2 Hari Berkabung, Keluarga Korban yang Tewas Karena Narkoba Ditawari Rp 5 Juta
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Sabtu, 30 Mei 2020
 
Diduga Terjadi Korupsi Dalam Pembangunan Proyek Program KOTAKU 
Ketua DPD LSM Gerak Riau Sampaikan Laporan Resmi Ke Polresta Pekanbaru 
Editor: | Senin, 02-03-2020 - 18:42:59 WIB
Laporan dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan proyek program KOTAKU dari Dana APBN dengan Nilai Rp 571.000.000, yang dikerjakan oleh “KSM HARAPAN JAYA-I” Tahun 2019. di Kelurahan Sri Meranti &
TERKAIT:
 
  • Ketua DPD LSM Gerak Riau Sampaikan Laporan Resmi Ke Polresta Pekanbaru 
  •  

    PEKANBARU, RIAUKontraS.com - Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia (DPD LSM GERAK-INDONESIA) resmi menyampaikan Laporan ke Polresta Pekanbaru atas  “Dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan proyek program KOTAKU dari Dana APBN dengan Nilai Rp 571.000.000, yang dikerjakan oleh “KSM HARAPAN JAYA-I” Tahun 2019. di Kelurahan Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau.”

    Emos Gea sebagai Ketua DPD LSM Gerak Indonesia dengan didampingi oleh Hadiriku Zega sebagai Sekretaris DPD LMS - Gerak Indonesia Riau mengatakan, Kami dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (DPD LSM GERAK) dalam melaksanakan fungsi sebagai kontrol sosial untuk ikut bersama - sama memantau kinerja yang dilakukan oleh satuan pelaksana fisik proyek pemerintah  yang  bersifat keterbukaan dan transparan, didalam pelaksanaan ataupun pekerjaan yang harus mengacu kepada besaran teknis (speksifikasi kontrak kerja) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang - Undang baik berupa KEPMEN atau pun KEPRES dan atau lebih jelasnya sesuai Perpres No. 70 tahun 2012, tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No 54 tahun 2010, tentang.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan keuangan daerah (APBD) dan Keuangan Negara (APBN) dalam rangka untuk mensukseskan pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di wilayah Propinsi Riau dan sekitarnya.

    Maka untuk itu kami dari LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia benar telah menyampaiakan laporan resmi kepada Kapolresta Pekanbaru melalui Tikor, dengan nomor laporan, No: B.019.18/LP/DPD/LSM - GERAK/P - RIAU/II/2020, terkait dugaan indikasi korupsi dalam pembangunan proyek program KOTAKU dari Dana APBN dengan Nilai Rp 571.000.000, yang dikerjakan oleh “KSM HARAPAN JAYA-I” Tahun 2019. di Kelurahan Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

    Emos menjelaskan Bahwa berdasar pemantauan kami pada pelaksanaan proyek tersebut, sejak dimulainya dari awal hingga akhir tahun 2019, kami menemukan kejanggalan yang sangat merugikan keuangan Negara, dimana pembangunan sebagai mana tertera pada Plang Nama Proyek, tidak sesuai dengan yang terealisasi dilapangan.

    Seperti Pekerjaan Drainase sepanjang 245 meter (yang menggunakan U-Ditch /beton precast dengan ukuran bervariasi, dengan jenis ukuran 30x30 serta 40x40 kurang lebih. Diduga sebagian tidak memakai kayu corocok pada lantai kerja tergantung medan, dan diduga beton nol atau K-100 tidak sesuai dengan ukuran tebal sebagai mana dalam kontrak).
      
    Dalam Pekerjaan Semenisasi Jalan sepanjang 502 meter (bahwa berdasarkan filling engineering kami dilokasi dari hasil pekerjaan akhir, diduga hasil pekerjaan yang ada tidak sesuai dengan jumlah banyak volume beton sesuai dana yang tersedia. Kami perkirakan jumlah banyak volume beton K-225 yang terpasang diperkirakan sekitar lebih-kurang 80 Kubik, dengan waktu pelaksana diperkirakan paling lama 8 hari Kalender, tergantung lodingnya material beton dari Batching plant. 

    Kemudian Pekerjaan 7 unit Septikc tank ( tidak uraikan), Sumur Dalam 1unit. ( diduga ada indikasi mark up harga)

    Dalam hal ini, tim kami pernah melakukan konfirmasi kepada Suryana Hakim selaku  PPK kegiatan tersebut, dalam rangka mempertanyakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek, namun Suryana tidak dapat menjelaskan. Suryana Hakim mengatakan “ tanyakan saja dengan ketua KSM dilokasi.”

    Suryana Hakim hanya menyampaikan bahwa, pencairan Dana di lakukan langsung lewat Rekening KSM tidak ada kami terlibat dalam  hal keuangan. Karena langsung ke KSM, dengan system pencairan 2x bayar. Yang pertama 70% dan setelah selesai baru dibayar 30%.

    Hadiriku Zega sebagai sekretaris DPD Lsm Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia Riau  menambahkan, Pada kegiatan ini diduga terjadi perubahan lokasi yang telah direncanakan dari awal. Peruhaban lokasi pekerjaan ini akibat adanya proyek semenisasi dari Dinas Permukiman Provinsi Riau dengan waktu yang bersamaan, sehingga lokasi yang telah direncanakan dari awal di kerjakan oleh kontraktor dari Dinas Perkim provinsi Riau.

    Perlu kami jelaskan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan, langsung melibatkan masyarakat setempat dengan upah harian perorangan, harga upah sesuai kesepakatan dengan KSM HARAPAN JAYA-I. Mulai dari 100 Ribu sampai 120 Ribu/hari.

    Berdasarkan temuan kami ini, kami dari Lsm Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia Riau yang kami laporka antara Lain: 

    1.  PPK(Pejabat Pembuat Komitmen) Suryana Hakim
    2.  Ketua KSM Harapan Jaya I
    3.  Team PHO
    4.  Konsultan Pengawas
    5.  Dan semua yang Terlibat

    Atas laporan kami ini, kami meminta kepada Kapolresta Pekanbaru khususnya Unit Tipikor Satrekrim Polresta Pekanbaru,  untuk segera memanggil dan memeriksa semua terlapor. Agar bisa mempertanggungjawabkan adanya Dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan proyek program KOTAKU dari Dana APBN tersebut yang dikerjakan oleh “KSM HARAPAN JAYA-I” Tahun 2019. di Kelurahan Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi. Tutur Hadi

    Ketika media ini melakukan konfirmasi kepada Suryana Hakim sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  melalui telepon selulernya pada Hari Jumat (28/2/20), Suryana Hakim menjawab bahwa tidak ada waktunya untuk konfirmasi, dengan mengatakan melalui pesan whatsApp-nya, Rabu La ya, Senin selasa blm bs gerak ada sosialisasi, pesan WhatsApp Suryana Hakim.


    Made


    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)



     
    Berita Lainnya :
  • Ketua DPD LSM Gerak Riau Sampaikan Laporan Resmi Ke Polresta Pekanbaru 
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    3 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    4 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    5 Dua Tahun Sudah Tersangka
    LSM Minta Polda Riau Jelaskan Alasan Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Belum Ditahan
    6 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    7 Ida Yulita: Anggaran Honor PMB RW Sebesar Rp. 13 Miliar, RT/RW Cuma Dapat Caci Maki
    8 Hanya Karna Rupiah, Kepala Sekolah SMK 3 Lahewa Larang Siswi Ikut Ujian
    9 Polemik Pembangunan Jalan TOL di Riau Menggurita, Dana APBN Diduga Menjadi Dana Talangan
    10 Ketua DPRD Riau Sayangkan Dumai, Bengkalis, dan Meranti Tak Terapkan PSBB
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved