PEKANBARU, Riaukontras.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaa APBD Tahun Anggaran 2021, Bertempat di Ruang Rapat Paripurna Balai Payung Sekaki DPRD Kota Pekanbaru, Senin (27/6/2022).

Rapat Paripurna dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Nofrizal. Turut hadir Sekda Kota Pekanbaru, M.Jamil, pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemko Pekanbaru dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Sementara, beberapa fraksi turut hadir, yakni, PDI-P, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Hanura dan Fraksi PAN.

Setelah Rapat Paripurna dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Nofrizal, beberapa fraksi melalui masing-masing juru bicara menyampaikan hasil pandangan umum.

Diantaranya, Robin Eduar Pasaribu juru bicara dari Fraksi PDIP, Jepta Sitohang juru bicara dari Fraksi Demokrat, Tarmizi Muhammad dari Fraksi Golkar, Mulyadi dari Fraksi PKS, Krismat Hutagalung dari Fraksi Hanura, Indra Sukma dari Fraksi PAN.

Pada kesempatan itu, setiap Fraksi memberikan pandangan perihal tentang laporan keuangan Pemko Pekanbaru dan Fraksi meminta kepada Pemko agar menghentikan sementara proyek-proyek multiyears yang berdampak langsung terhadap masyarakat seperti banyaknya jalan-jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan dan banjir yang mengakibatkan resapan air, gorong-gotong tidak berfungsi.

Juru bicara dari Fraksi PKS, Mulyadi menyinggung soal Pemotongan Tukin ASN, honor RT-RW, honor tenaga ahli dan honor imam masjid paripurna.

Juru bicara Fraksi Hanura Nasdem, Krismat Hutagalung menyebutkan, pihaknya di Fraksi Hanura Nasdem meminta memangkas kegiatan yang tidak prioritas.

"Hentikan multiyears, memaksimalkan target PAD tanpa memberatkan pelaku usaha. Menerapkan tata kelola keuangan yang baik," tegas Krismat Hutagalung

Sementara, Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Jepta Sitohang menyebutkan transparansi OPD terhadap penerima pajak dan retribusi daerah, diminta sanksi dan ketegasan menghadapi wajib pajak nakal. jejelasan data penunggak pajak.

Fraksi Golkar menyoroti soal PAD pada Dinas Perhubungan ditargetkan Rp832 miliar, namun realisasi Rp647 miliar.

"Kemudian permasalahan banjir yang semakin parah, meski anggaran sudah dikucurkan. Berapa jumlah anggaran yang dikucurkan Pemko Pekanbaru.  Realisasi PAD Dinas PUPR yang berjumlah Rp8,92 miliar, target Rp40,2 miliar," imbuh Tarmizi.

Setelah mencermati, melakukan analisa secara detail tentang Anggara Tahun 2021, Fraksi Golkar juga memberikan pertanyaan dan catatan, penting sebagai pemasukan ke Pemerintahan dalam penyelanggaraan Pemerintahan dimasa-masa yang akan datang.

Adapun beberapa pertanyaan perkenaan dengan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Pekanbaru Tahun 2021 yang disampaikan juru bicara dari Fraksi Golkar, yakni :
1. Dalam laporan yang dipaparkan oleh saudara PJ Walikota Pekanbaru pendapatan asli daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan Rp 1.515 T, akan tetapi realisasinya sebesar Rp 648,6 Miliar, atau 67,3% ini merupakan pencapaian yang sangat rendah dan target yang direncakan, mengapa hal ini terjadi?. Apa usaha dari kode terkait mencapai target.

2. Berhubangan dengan dampak pandemi Covid-19 yang dimana hal ini sangat menggali prekonomian masyarakatyang bertampak dengan persyaratan yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan kota pekanbaru bentuk penanganya tahun 2021 dan untuk sektor apa saja.

Selain itu, Fraksi-fraksi juga mempertanyakan dan meminta penjelasan kepada Pemda Pekanbaru mengenai berapa banyak hutang Pemda Pekanbaru yang tersisa, karena beberapa fraksi tidak mengetahui secara riil hutang Pemda Pekanbaru yang berdampak kepada ketidaksinergian antara legislatif dan eksekutif.

"Agar amanat Undang-Undang dapat dilaksanakan oleh Pemda Pekanbaru maka fraksi-fraksi DPRD Kota Pekanbaru agar meminta agar Pemda Pekanbaru agar segera bertindak secara serius," sampaikan Tarmizi.

Fraksi Golkar mengucapkan terimakasih kepada PJ. Walikota yang telah menyampaikan pidato terkait perda ini, penetapan hari jadi 238 Tahun Kota Pekanbaru. Fraksi Golkar Mengucapkan Dirgahayu.

"Buat Pekanbaru semoga semakin berjaya tumbuh menjadi kota maju, memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakatnya menuju smartcity madani," tutup juru bicara dari Fraksi Golkar itu.

Fraksi Demokrat yang disampaikan juru bicaranya, Jepta Sitohang, mengatakan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pekanbaru Tahun Anggaran 2021, dinilai tidak transparan dan tidak sah apabila tanpa laporan hasil pemeriksaan BPK RI.

"Masyarakat berhak tahu kemana dan untuk apa anggaran APBD inu dibelanjakan. Kemudian, Penggunaan APBD tahun 2021 haruslah berorientasi pada kinerja," pungkas Jepta.

Usai Rapat Paripuran penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaa APBD Tahun Anggaran 2021, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Nofrizal, menyampaikan bahwa apa yang menjadi catatan dari pandangan fraksi harus dibuka dan disampaikan oleh Pemerintah melalui Paripurna Jawaban Pemerintah yang direncanakan akan dijawab langsung oleh Pj Walikota Pekanbaru Muflihun,

"Catatan umum dari pandangan fraksi DPRD Kota Pekanbaru hari ini, besok akan dijawab langsung oleh Pj Wali Kota Pekanbaru Mudah-mudah semua tergambarkan titik persoalannya," singakat Wakil DPRD Kota Pekabaru dari Fraksi PAN itu.

Berita Foto Galeri DPRD Kota Pekanbaru
Editor: Emos