PEKANBARU, RIAUKontraS.com - Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia (PEPARA-RI) menuding kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau lamban menangani laporan masyarakat, seperti halnya laporan dari LSM PEPARA RI terkait "Indikasi Penyimpangan Kegiatan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau," yang disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, pada 06 Mei tahun 2019 atau (3) tiga bulan lalu.

Terkait tak adanya respon laporan dugaan korupsi yang disampaikan kepada institusi itu, Martin (Ketum PEPARA-RI) datangi kantor Kejaksaan Tinggi Riau, yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad untuk mempertanyakan sejauh mana proses laporan yang telah disampaikan lembaganya, Senin (26/08/19).

Dalam hal itu, Ketua Umum Lembaga Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia menyebutkan sangat menyayangkan laporan yang disampaikannya itu belum mendapatkan jawaban secara resmi dari Kejati Riau. Semestinya, pihak penegak hukum khususnya Kejaksaan Tinggi Riau menghargai kerja keras masyarakat yang ikut turut membantu penegak hukum untuk menyampaikan informasi-informasi seputar terjadinya dugaan peristiwa korupsi setiap kegiatan pemerintahan, bukan sebaliknya laporan masyarakat/aktivis lsm membiarkan begitu saja, kata Martin dengan kesal.

Lebih lanjut, Ketum Martin sapaan akrab itu, menuturkan, bahwa terkait mekanisme penyampaian laporan informasi dugaan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan uang rakyat kepihak penegak hukum, sangat jelas sudah diatur dalam rumusan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.43 Tahun 2018 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahaan dan Pemberantas Tindak Pidan Korupsi. Namun, sangat disayangkan hak masyarakat atau LSM PEPARA-RI selaku Pelapor yang telah diatur dalam ketentuan perturan tersebut diduga diabaikan oleh pihak Kejaksan Tinggi Riau, tudingnya.

Adapun laporan peristiwan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau, pada tahun anggaran 2016 dan tahun 2017, yang disampaikan  kepada Kejaksaan Tinggi Riau, Kata Martin, terkait " Pembangunan Jembatan Reteh yang telah menelan APBD Riau senilai kurang lebih 52 miliyar,"

Ia menjelaskan, berdasarkan data/dokumen serta informasi dari masyarakat bahwa proses pelaksanaan pekerjaan itu, diduga menyimpang dari Shop Drawing yang sebagaimana diatur dalam kontrak kerja awal. Bahkan untuk  memastikan adanya atau tidak dugaan kerugian keuangan daerah pada pelaksanaan Pembangunan Jembatan Reteh, justru itu Lembaga PEPARA-RI menyampaikan laporan resmi kepada  Kejati Riau, pada 06 Mei atau tiga bulan yang lalu, ungkap Martin.

"Dalam hal ini, Kejaksaan Tinggi Riau diminta segera mengusut tuntas terkait peristiwa dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pekerjaan Pembanguan Jembatan Reteh tersebut yang berpontesi mengakibatkan adanya dugaan kerugian keuangan daerah. Sebagaimana laporan lembaga kita sampaikan," tegas Martin.

Pimpinan LSM Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia, Martin saat mempertanyakan laporan lembaganya ke pada pihak Kejaksaan Tinggi Riau bersama awak media ini, Senin (26/08/19). Tjahyo Kusumo, selaku Intel di Bidang C Kejaksaan Tinggi Riau membenarkan laporan LSM PEPARA RI telah ditangani di bidang mereka.

Dikatakanya, untuk tindak lanjutnya proses laporan DPP LSM PEPARA-RI yang telah disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Riau, kita telah mempersiapkan balasannya suratnya secara resmi, namun surat tersebut belum diteken pimpinan. Dalam waktu dekat akan segera kita sampaikan jawabanya, ungkap Tjahyo Kusumo.

Bahkan sudah beberapa kali pewarta ini meng sajikan pemberitaan kepada khayalal publik terkait dugaan peristiwa penyimpangan,"Pembangunan Jembatan Reteh," kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau sesuai informasi yang awak media ini peroleh  dari narasumber. Pihak Kadis (Ir. Dadang Eko Purwanto) belum terkonfirmasi, dikarenakan kontak hendphone awak jurnalis ini seperti WatsApp telah diblokir. (Yos)