www.riaukontras.com
| PB Gerakan Nahdlatul Ulama Peduli Covid 19 Datangi Kelenteng, Salurkan Sembako | | Pengerjaan Ruas Jalan Kuala Keritang Tunggu Eksekusi | | Berikut Johansyah Menyikapi Rencana LSM Membawa Kasus Videotron Bengkalis ke Ranah Hukum | | Putri Asal Minang Kembangkan Usaha Catering di Jogja | | Kasus Videotron di Bengkalis Akan Dibawa ke Ranah Hukum | | Surat Keuchik Buket Seuleumak Untuk Bupati Bagaikan Tulisan Murid SD
Follow:     Serikat Perusahaan Pers
Minggu, 31 Mei 2020
 
Tanah Miliknya di Serobot, Direktur Eksekutif GACD Surati Gubernur DKI
Editor: Muhammad Abubakar | Jumat, 23-02-2018 - 11:33:22 WIB

TERKAIT:
 
  • Tanah Miliknya di Serobot, Direktur Eksekutif GACD Surati Gubernur DKI
  •  

    JAKARTA, RiaukontraS.com - Direktur Eksekutif Goverment Against Corruption & Discrimination (GACD) Andar Situmorang, SH mengaku menjadi korban mafia tanah yang bergetayangan di wilayah Jakarta Timur.

    Bagaimana tidak, tanah Andar seluas 5.260 meter persegi, atas wajib pajak nomor C.155 milik Andar M Situmorang bakal dibangun rumah DP 0 persen di Pondok Kelapa Jakarta Timur yang menjadi jargon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat berkampanye. 

    Tidak terima dengan hal itu, Andar pun mengirimkan surat bernomor 22/AMS/II/2018 tertanggal 22 Februari 2018, kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

    "Hal ini pernah saya laporkan kepada Pemerintahan sebelumnya (Pimpinan Ahok-Djarot), namun tidak mendapatkan jawaban juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya," kata Andar kepada wartawan Jumat (23/2/2018).

    Menurut dia, kasus penyerobotan tanah ini juga pernah dilaporkannya ke Polda Metro Jaya dengan bukti laporan nomor LP/4361/IX/2016/Ditreskrimum tanggal 08 September 2016.

    Sambil menunjukkan suratnya bernomor 22/AMS/II/2018 tertanggal 22 Februari 2018, Perihal ‘Mohon Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum’ ini, Andar mengaku keberatan dengan pembangunan rumah DP 0 0 persen di Pondok Kelapa lantara lahan itu masih dalam sengketa.

    "Bukti petunjuk surat dokumen, PD Sarana Jaya tidak pernah memiliki hak tanah di Pondok Kelapa, dimana akan dibangun Rumah Susun (Rusun) dengan DP 0 persen oleh Pemerintah DKI Jakarta," ujarnya.

    Direktur Utama (Dirut) PT Golden Twins Sotarduga ini menambahkan, sesuai akta jual beli dan pelepasan hak tanah serta surat kuasa tanggal 23 Maret 2008 dari H Abdul Hamid bin Djaiman kepada Andar M Situmorang.

    Sesuai surat kuasa pernyataan hukum yang diberikan kepada Andar M Situmorang, bahwa H Abdul Hamid bin Djaiman telah menjual berikut beban permasalahan kepada pembeli hak atas bidang tanah di pojok Pondok Kopi tanah girik seluas 5260 M2, atas wajib pajak nomor C.155 kepada Andar M Situmorang.

    "Dirut PD Saranan Jaya diduga dengan sengaja mengelabui rakyat dan sengaja berencana mendiskreditkan nama baik jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta," jelasnya.

    Sebelum dirinya mengirimkan surat ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemarin, Andar sudah pernah melaporkan hal ini ke Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Namun, kata dia, tidak ada tanggapan dari Pemda DKI.

    "Demi bukti penyelenggara negara PNS DKI Jakarta bebas dari KKN, maka kami masyarakat Jakarta melaporkan kembali memohon bantuan dan perlindungan hukum,"  demokian Andar Situmorang menjelaskan.(Muhammad Abubakar)

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0821 7241 8111 / 0852 7850 2555
    via EMAIL: riaukontras@gmail.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)



     
    Berita Lainnya :
  • Tanah Miliknya di Serobot, Direktur Eksekutif GACD Surati Gubernur DKI
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Bansos Covid-19 Kota Pekanbaru Diduga di Korupsi Hingga 3 Miliar Satu Kali Penyaluran
    2 ABG Tewas Dikamar Hotel di Bengkalis, Pelaku "SAN" Dijerat Pasal Berlapis
    3 Arta melia: Jika Ada Pungutan Biaya Untuk Calon BPD laporkan ke pihak berwajib
    4 Penundaan Pembayaran Disetujui BCA Finance dinilai Merugikan Masyarakat, Terapkan Bunga 18/23% Lebih
    5 Dua Tahun Sudah Tersangka
    LSM Minta Polda Riau Jelaskan Alasan Tersangka Korupsi Bansos Bengkalis Belum Ditahan
    6 Diduga Karena Pemasangan Selang NGT, Pasien RSUD Langsa Meninggal
    7 Ida Yulita: Anggaran Honor PMB RW Sebesar Rp. 13 Miliar, RT/RW Cuma Dapat Caci Maki
    8 Hanya Karna Rupiah, Kepala Sekolah SMK 3 Lahewa Larang Siswi Ikut Ujian
    9 Polemik Pembangunan Jalan TOL di Riau Menggurita, Dana APBN Diduga Menjadi Dana Talangan
    10 Ketua DPRD Riau Sayangkan Dumai, Bengkalis, dan Meranti Tak Terapkan PSBB
     
    Galeri Foto | Advertorial | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2017 PT. RIAUKONTRAS PERS, All Rights Reserved